Pengusaha Keluhkan Polemik Aturan Pencairan JHT: Ganggu Pemulihan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku tidak diajak duduk bersama oleh pemerintah secara formal sebelum menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Namun dalam obrolan informal, kebijakan pencairan JHT di usia 56 tahun pernah disinggung. Hanya saja Kadin tidak menyangka pemerintah serius menerbitkan aturan tersebut di tengah kondisi saat ini.

"Secara formal belum tapi kalau informal sudah. Kebetulan saya juga ada di Dewan Pengupahan Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz dalam diskusi bertajuk Quo Vadis JHT, Jakarta, Sabtu (19/2/2022).

Adi menilai kontroversi yang muncul karena komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait termasuk masyarakat yang kurang optimal. Apalagi kebijakan tersebut dikeluarkan saat masyarakat tengah bergulat dengan dampak pandemi.

"Seharusnya ini dikomunikasikan dulu dan sekarang ini jadinya terkesan ujug-ujug dan kami akui ini mendadak," kata dia.

Dalam hal ini kata Adi, pengusaha berada di tengah antara pemerintah dan pekerja. Namun harus diakui ini menjadi beban bagi pengusaha.