Sederet Layanan Publik yang Pakai Syarat BPJS Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Kepesertaan BPJS Kesehatan kini semakin penting, ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Instruksi ini dimaksudkan agar Para Menteri dan pejabat pemerintah melakukan optimalisasi program JKN.

Instruksi tersebut pun membuat kartu BPJS Kesehatan semakin diperlukan sebagai syarat dalam segala bidang terutama dalam hal pelayanan publik.

Dikutip dari laman Peraturan.bpk.go.id, Selasa (22/2/2022) berikut adalah sederet layanan publik yang mengharusnya untuk menggunakan kepesertaan BPJS Kesehatan:

1. Jual Beli Tanah

Dalam Instruksi Presiden terbaru, Presiden meminta Menteri Agama untuk mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Pendaftaran SIM, STNK, SKCK

Presiden Meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM),Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah Pesertaaktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 

3. Peneriman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Presiden meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perkeonomian untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berkaitan hal tersebut Menko Perekonomian diminta untuk menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.