Menteri Teten Target 1 Juta Produk UMKM Masuk LKPP 2022

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki/Istimewa.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan sebanyak 1.000.000 produk UMKM dapat masuk dalam laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2022.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, dalam Webinar PLUT Educational Center bertajuk Mendorong Keterlibatan Koperasi dan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, Jakarta, Kamis (24/2/2022).

“Hingga Januari 2022, jumlah UMKM yang telah masuk dalam laman LKPP terdiri dari UKM onboarding dalam SPSE sebanyak 178.279 unit, UKM onboarding dalam e-Katalog sebanyak 491 unit, dan UKM onboarding dalam Bela Pengadaan sebanyak 291.464 unit,” kata Teten.

Oleh karena itu, KemenKopUKM kian mengoptimalkan peran dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), dalam mendukung percepatan onboarding produk Koperasi dan UKM pada laman e-Katalog LKPP, Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.

Teten menegaskan, belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, setidaknya melibatkan koperasi dan UMKM masuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Di mana hal tersebut sejalan dengan semangat dan prioritas KemenKopUKM di tahun 2022 ini.

"Belanja pemerintah untuk produk dalam negeri adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, terutama bagi Koperasi dan UMKM," kata Menteri Teten

Secara nasional data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 27 Desember 2021 mencatat, realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp216,65 triliun atau 48,97 persen dari target Rp442,43 triliun.

"Ke depan, KemenKopUKM terus mengoptimalkan peran dan fungsi PLUT KUMKM yang tersebar di 74 Kab/Kota di 32 Provinsi Indonesia untuk mendukung percepatan onboarding produk KUMKM di berbagai platform," sebut MenKopUKM.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Podcast Nusantara kali ini membahas soal Strategi Pengembangan UMKM di Masa Pandemi, bersama Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM RI. Selain itu, ada juga teman teman JRKI dari nusantara yang ikut berpartisipasi.

2 dari 2 halaman

Pendampingan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Kacang koro pedang bisa jadi alternatif membuat tahu dan tempe. (Dok. Kementerian Koperasi dan UKM)

Adapun bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT, menurut Menteri Teten, di antaranya dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM sekaligus kurasi produk UMKM agar sesuai standar.

Hal ini sesuai dengan konsep New PLUT, yaitu diantaranya menjadikan PLUT sebagai Pusat Konsultasi dan Pendampingan, Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Marketplace, serta Pendaftaran dan Perizinan Usaha.

"PLUT Educational Center dapat kita manfaatkan bersama untuk membangun ekosistem usaha. Agar pelaku UMKM memiliki jiwa yang produktif, unggul, dan Inovatif dengan mengedepankan semangat kolaborasi demi masa depan UMKM yang kuat dan tangguh," imbuh Teten.

Tak hanya itu, KemenKopUKM juga melakukan serangkaian program strategis dalam memperluas pasar dan penyerapan produk UMKM. Pertama, alokasi 40 persen belanja K/L melalui LKPP, SipLah, Pasar Digital BUMN. Kedua, adaya kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

KemenKopUKM juga menggelar program Live Shopping, UKM on-boarding melalui Shopee, Tokopedia dan Blibli. Serta kempat, merilis platform Sistem Informasi UMKM (SMEsta).

Ojek Pangkalan Bisa Beli BBM Subsidi, Pemerintah Kaji dan Kebut Data Penerima

UMKM
Bisnis
Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi.
Lihat Selengkapnya
UMKM
UKM
Bisnis
UKM adalah singkatan dari Usaha Kecil dan Menengah.
Lihat Selengkapnya
UKM
Teten Masduki
Tokoh
Teten Masduki kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Teten Masduki
LKPP
Organisasi
LKPP merupakan singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lihat Selengkapnya
LKPP
Pengadaan Barang