Syarat Punya BPJS Kesehatan Cuma untuk Jemaah Haji ONH Plus

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pelayanan publik menggunakan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan. Salah satunya bagi calon jemaah haji dan umrah yang akan berangkat ke tanah suci Mekah.

Aturan ini pun sempat menjadi kontroversi di masyarakat. Namun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan aturan itu hanya berlaku bagi calon jemaah haji program khusus atau yang dulu disebut haji ONH plus.

"Buat haji ini bagi peserta haji plus (ONH Plus) bukan haji biasa," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteran Sosial, Kemenko PMK, Andie Megantara dalam diskusi BPJS Kesehatan Syarat Wajib Layanan Publik, Jakarta, Kamis (24/2).

Andie menjelaskan calon jemaah haji plus membayar ongkos haji lebih mahal dari calon jemaah haji lainnya. Sehingga dinilai memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Mereka ini kan punya uang dan mampu, jadi (kalau mau dapat layanan dari pemerintah), kewajibannya ini harus dipenuhi dulu," kata Andie.

 Dia mengingatkan kepesertaan BPJS Kesehatan wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali. Hanya saja, pemerintah memberikan kebijakan bagi masyarakat yang tidak mampu, iurannya ditanggung pemerintah. Baik itu pemerintah pusat secara full maupun sebagian oleh pemerintah daerah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.