Sukses

Pemerintah Percepat Peremajaan Sawit Rakyat

Program Peremajaan Sawit Rakyat ditargetkan dari 2020-2022 untuk lahan seluas 540 ribu hektare dan didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempercepat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting. Salah satu kebijakan yang bisa mengakselerasi program tersebut adalah kerja sama strategis multipihak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, replanting adalah salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sebesar 4 ton per hektare dan umur tanaman di atas 25 tahun.

Pelaksanaan program PSR dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practice (GAP) akan meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa harus melakukan pembukaan lahan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pekebun rakyat secara optimal.

Program PSR ditargetkan dari 2020-2022 untuk lahan seluas 540 ribu hektare dan didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp 30 juta per hektare untuk maksimal lahan seluas 4 hektare per pekebun.

“Program PSR yang hari ini kita laksanakan adalah upaya kita untuk mewujudkan target dan keberlanjutan program tersebut. Diharapkan penanaman di kebun-kebun rakyat lainnya akan dilanjutkan,” ucap Airlangga di acara Penanaman Perdana program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).

Ketentuan kemitraan yang telah dirancang selain untuk mempercepat pelaksanaan PSR, sekaligus bertujuan untuk memastikan kualitas kebun sawit rakyat akan tumbuh dengan kualitas yang sama dengan kualitas kebun perusahaan mitranya.

“Perusahaan mitra diharapkan bertanggung jawab untuk membantu pekebun membangun kebun sawitnya dengan kualitas minimal sama dengan kebun mitranya atau bahkan lebih baik dengan memanfaatkan teknologi yang terkini serta memastikan aspek keberlanjutan baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelas Menko Airlangga.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Pembiayaan

Sementara itu dari sisi pembiayaan, Pemerintah juga menyediakan dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang disubsidi dan grace period selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan.

Menko Airlangga juga secara simbolis menyerahkan KUR dari berbagai bank penyalur seperti BNI, BRI, BPD Riau, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Sinarmas Syariah.

Pada kegiatan tersebut, replanting dilaksanakan untuk kebun kelapa sawit milik 1.233 petani swadaya dengan total lahan seluas 2.844 hektare yang tersebar di 16 desa. Skema kemitraan ini melibatkan Sinar Mas Agribusiness and Food sebagai perusahaan inti dengan 16.361 petani plasma.

Jenis bibit yang digunakan adalah DXP Dami Mas dengan produktivitas mencapai 25-30 ton TBS/hektare. Khusus pada tahun 2022 ini, Sinar Mas Agribusiness and Food menargetkan 1.300 hektare lahan petani swadaya.

Kegiatan penanaman perdana PSR melalui kemitraan strategis ini juga diikuti dengan penandatanganan kerjasama atau MoU Percepatan PSR antara PT Sinarmas dengan 3 pihak Gapoktan Pandan Jaya, pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Sawitku Masa Depanku (DPP SAMADE), dan penandatanganan MoU antara SAMADE dengan BPDP-KS.

 

3 dari 3 halaman

Mesin Lidi Sawit

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis mesin lidi sawit melalui CSR PT Karunia Prima Nastari kepada Koperasi Unit Desa (KUD) dan Asosiasi SAMADE. Sebagai informasi, lidi sawit merupakan produk hilir tambahan dan berpotensi untuk diolah menjadi produk kerajinan yang dapat di ekspor. Selain menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah, juga dapat menambah pendapatan para petani sawit.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakil Menteri Perdagangan, Anggota DPR RI, Gubernur Provinsi Riau, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Bupati Kabupaten Siak, Perwakilan BPDP-KS, Direktur Sinarmas Agro Resources and Technology, Direktur Bank Rakyat Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi SAMADE.