Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Makin Banyak Gunakan E-Marketplace

Liputan6.com, Jakarta Mbizmarket, e-marketplace business-to-business (B2B) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah kini telah digunakan oleh lebih dari 70 persen provinsi di Indonesia atau tepatnya 25 pemerintah provinsi pada akhir 2021.

Platform ini ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh provinsi di Tanah Air pada akhir tahun 2022.

Sementara itu, ekosistem penjual dan pembeli, jumlah transaksi, dan jumlah produk di platform Mbizmarket juga mencatat pertumbuhan secara organik yang signifikan dan sangat menggembirakan berkisar antara 500 - 2.000 persen pada 2021, dibandingkan dengan pencapaian sepanjang tahun 2020.

“Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah Kementerian Pusat dan 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia pada akhir 2022. Kami  telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bimbingan teknis dan pelatihan bagi pelaku usaha  UMKM di daerah, sehingga UMKM bisa memasarkan produk-produk lokal melalui Mbizmarket,” ujar CEO Mbizmarket Rizal Paramarta dikutip Sabtu (26/2/2022). 

Selain itu, BEB juga telah bekerjasama dengan Investree, menghadirkan  fitur pengajuan pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah bergabung di ekosistem Mbizmarket. Pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengembangkan dan memperlancar usahanya dengan pinjaman dana yang diperoleh dengan bergabung di Mbizmarket.

“Hal ini  merupakan komitmen kami untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan produk lokal melalui pemberdayaan UMKM yang dapat mengakses pendanaan berbasis teknologi," tambah Rizal Paramarta 

Provinsi Jawa Barat menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket,  disusul kemudian oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur pada Oktober 2020, dan menyusul provinsi lainnya. Sejumlah penghargaan juga telah diterima oleh provinsi tersebut atas inovasi dalam pengadaan melalui pemanfaatan Mbizmarket.

Pemanfaatan e-marketplace Mbizmarket kini telah menjadi tren di kalangan Pemerintah Daerah. Selain Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur, provinsi lain yang telah menggunakan Mbizmarket adalah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam  dan Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam kancah persaingan dengan platform untuk bertransaksi secara elektronik (e-commerce) lain, yang juga melayani pemerintah, Mbizmarket dinilai unggul, karena memiliki model bisnis yang sesuai dengan pengadaan pemerintah sehingga lebih diterima dan dipilih oleh provinsi-provinsi tersebut di atas.

"Pemanfaatan Mbizmarket melalui Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020 merupakan salah satu komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi proses pengadaan barang/jasa," kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali Drs. I Ketut Adiarsa MH

Platform Mbizmarket menurutnya mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital.

Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket. 

Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan memberikan harga terbaik.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.