Pengamat: Pemulihan Ekonomi Seharusnya Tak Jadi Alasan Tunda Pemilu

Pamer Jari Bertinta Usai Mencoblos di Pemilu 2019 — Warga menunjukkan jari bertinta usai menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (17/4). Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya Indonesia menggelar pemilu presiden dan pemilu legislatif pada hari yang sama. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menilai pemulihan ekonomi tak bisa jadi alasan penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ini berkaitan dengan wacanan pemulihan umum (pemilu) perlu diundur dan mengundang sejumlah dukungan berbagai pihak.

Diketahui, beberapa waktu lalu mencuat wacana penundaan pilpres atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Alasan yang digunakan adalah pemulihan ekonomi yang perlu lebih dulu didorong.

"Pernyataan Kepala BKPM yang didukung beberapa elit politik yang mengangkat wacana penundaan Pilpres atas nama pemulihan ekonomi adalah ide yang sangat kekanak-kanan secara politik maupun ekonomi. Pemulihan ekonomi bukanlah alasan yang masuk akal untuk menunda Pilpres," kata Ronny dalam pernyataannya yang diterima Liputan6.com, Senin (28/2/2022).

"Institusionalisasi demokrasi justru menjadi prasyarat kepastian politik di dalam negara demokrasi. Proses pematangan demokrasi sejatinya harus sejalan dengan pembangunan ekonomi," imbuh dia.

Dengan kata lain, kata Ronny, proses pemulihan ekonomi tidak tergantung kepada siapa yang berkuasa. Tapi kepada aturan main demokrasi yang sudah diinstitusionalisasikan atau dilembagakan dengan baik.

"Pembangunan ekonomi justru harus bergantung kepada demokrasi sebagai "the only game in the town," bukan kepada sosok Jokowi yang sedang berkuasa atau siapapun," katanya.

Ia menilai, jika proses institusionalisasi demokrasi diganggu dengan penundaan pilpres atau dengan merubah aturan main masa jabatan presiden bisa tiga periode, maka yang muncul adalah ketidakpastian ekonomi politik di mana demokrasi yang saat ini berjalan bisa saja beralih menjadi sistem yang otoriter.

"Karena sekali proses institusionalisasi demokrasi diganggu, maka peluang untuk mengganggunya lagi akan semakin terbuka di kemudian hari," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Isu pemilu 2024 mundur menjadi 2027 tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ketidakpastian penyelenggaran Pemilu 2024 ini menghadirkan anggapan publik tentang adanya kemungkinan pesta demokrasi ini bakal diundur.

2 dari 2 halaman

Melek Demokrasi

Lebih lanjut, Ronny berharap masyarakat Indonesia yang melek demokrasi bisa menyikapi dan memahami ini dengan baik. Ia pun meminta masyarakat mengambil tindakan tegas kedepannya.

"Saya berharap publik Indonesia yang sudah melek demokrasi memahami ini dengan baik dan mem-blacklist elit-elit dan partainya yang mengusulkan penundaan pilpres atau menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode," kata dia.

"Jika hari ini mereka berani berbicara terbuka untuk mengganggu proses institusionalisasi demokrasi, maka saat mereka terpilih nanti, mereka bahkan berpeluang untuk merusak tatanan demokrasi nasional yang sudah berjalan dengan baik sampai hari ini," imbuh dia.

Dijaga Ketat, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Gelar Persidangan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol