Atasi Masalah Pangan, Ketua Banggar DPR Tawarkan 7 Solusi

Liputan6.com, Jakarta Berulang kali kita menghadapi persoalan yang sama dari waktu ke waktu, yakni kelangkaan beberapa kebutuhan bahan pangan rakyat. Terbaru rakyat dibuat susah dengan kelangkaan stok minyak goreng di berbagai tempat.

Maka dari itu, Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah, menyarankan 7 langkah agar Pemerintah bisa menangani permasalahan tata kelola pangan rakyat, agar masalah tersebut tidak berulang terjadi.

Pertama, Pemerintah perlu menyusun peta jalan kebijakan pangan nasional secara akurat. Memitigasi berbagai sumber masalah atas tata kelola pangan rakyat yang selama ini terjadi, baik dari sisi hulu hingga hilir.

Kedua, Pemerintah perlu membuat sistem logistik nasional yang terintegrasi, terkoneksi dengan berbagai pihak, baik di pusat maupun di daerah, dengan pendekatan lintas sektor. Dengan sistem ini kita senantiasa mendapatkan informasi terkini melalui dashboard sistem logistik nasional.

“Sistem harus mampu memberikan peringatan dini atas potensi persoalan rantai pasok pangan, termasuk berbagai praktik permainan dagang kotor, seperti praktik monopoli, kartel, dan lain-lain. Pembangunan sistem logistik pangan ini sekaligus memudahkan pendataan bagi berbagai instansi untuk pajak, bea dan cukai, dan lain-lain,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/3/2022).

Ketiga, Pemerintah perlu menguatkan peran dan fungsi Badan Logistik. Intervensi Bulog terhadap pasar perlu terus diperkuat, sehingga Bulog dapat menjadi stabilisator yang efektif mengatasi berbagai hal menyangkut stok pangan rakyat.

“Penguatan Bulog ini dengan meningkatkan volume dan keragaman stok pangan strategis seperti beras, telor, minyak goreng, kedelai, garam, an lai-lain, yang tentu harus ditopang pula dengan sistem pergudangan baik modern, dan kecepatan distribusi yang efisien,” ujarnya.

Langkah keempat, yaitu dalam rangka melakukan operasi pasar terkait penegakan hukum, pemerintah perlu melibatkan peran serta masyarakat luas. Keterbatasan aparatur sangat menguntungkan para pihak yang berburu rente dan spekulasi.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan perlu meniru kepolisian dalam menjaga keamanan kampung dengan membentuk siskamling. Dalam hal pengawasan pangan rakyat, sangat baik bila Kementerian Perdagangan memiliki kekuatan rakyat yang terorganisir berperan serta aktif dalam pengawasan tata kelola pangan.