Sudah 7 Bulan Tak Ada Pimpinan Daerah yang Kena OTT KPK, Luhut Ungkap Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sudah sekitar 7 bulan tidak ada pemimpin daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, salah satu rahasianya karena alokasi APBD di instansi daerah kini lebih transparan, sebab sudah terdigitalisasi. Sehingga setiap orang bisa mengakses dan memantaunya.

"Coba lihat, pemimpin-pemimpin daerah selama 6-7 bulan terakhir, enggak ada yang ketangkap OTT karena penyalahgunaan APBD? Enggak ada karena semua APBD sekarang itu digitalisasi, transparansi," kata Luhut dalam sesi bincang virtual, Selasa (15/3/2022).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia berkomitmen untuk terus mengembangkan proses digitalisasi. Salah satunya, lewat peluncuran e-katalog.

"E-katalog itu kita punya government procurement Rp 1.170 triliun tiap tahun. Itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80 persen," terang Luhut.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.