Diluncurkan 24 Maret, Luhut: Daerah Wajib Belanja Lewat E-Katalog

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka meningkatkan pembelanjaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemerintah akan meluncurkan platform E-Katalog pada 24 Maret mendatang.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri Kick-off Meeting untuk pertemuan Menteri G20 bidang Ekonomi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Selasa (15/3/2022).

E-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Tanggal 24 (Maret) nanti kita akan launching E-Katalog, di mana E-Katalog itu kita akan mewajibkan seluruh daerah untuk belanja melalui E-Katalog dan itu akan berdampak pada pemerataan UMKM, berdampak kepada rakyat, karena dengan mengalokasikan 400 triliun itu kita akan memanfaatkan untuk membelanjakan kepada industri-industri kecil di daerah, di kampung, supaya mereka bisa masuk di katalog daerah, sehingga nanti pengadaan itupun akan membuat efisiensi dan akan mencegah korupsi, karena dengan demikian tidak perlu lagi tender,” kata Menko Luhut dalam konferensi pers.

Untuk E-Katalog tersebut, Menko Luhut memaparkan nantinya bukan hanya makanan atau minuman saja yang diperjual-belikan, namun beberapa barang lainnya sampai sepeda motor dan mobil yang tentunya buatan dalam negeri.

“Jadi semua yang bisa dibuat dalam negeri kita paksa buatan dalam negeri, tentunya dengan secara bertahap berapa tahun ke depan itu akan jalan. Jadi ini juga show case dalam G20. Jadi digitalisasi ini akan membuat Indonesia jauh lebih bagus daripada yang diduga orang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan bahwa E-Katalog ini sudah disiapkan selama kurang lebih 7 bulan.

"Jadi kami usul kepada Presiden kenapa E-Katalog ini tidak kita wajibkan kepada government procurement (pengadaan barang dan jasa)? Karena setelah kajian dan segala macam studi, jadi Presiden memerintahkan kita setuju dan lakukan ini,” ujarnya.

“Nah ini menjadi sangat penting karena dengan digitalisasi, semua nantinya di daerah, kabupaten/kota, bisa membuat digitalnya sendiri tetapi tetap link ke pusat. Bagaimana monitornya? Kita akan monitor semua, diaudit secara berkala oleh BPKP, kemudian nanti kalau tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi dengan sanksi yang sudah diatur dengan jelas. Nah kalau ini terjadi, ini akan membuat pemerataan ekonomi tanpa kita sadari,” tambahnya.

Sehingga dengan adanya E-Katalog, diharapkan pula nantinya anak-anak muda Indonesia akan bisa berkreasi menciptakan sesuatu yang bisa dimasukan ke E-Katalog.

“Jadi balik lagi bahwa kekuatan digital tadi akan mengurangi korupsi karena tidak ada lagi negosiasi, karena semua harga sudah fix,” jelasnya.