Pengusaha Minta HET Minyak Goreng Curah di Masa Darurat Saja

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) sepakat dengan kebijakan terbaru Pemerintah terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah yang mulai berlaku hari ini 16 Maret 2022.

Alasannya, saat ini pasokan minyak goreng sangat dibutuhkan masyarakat. Ini diungkapkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga.

“Kalau tidak setuju maka masyarakat tidak akan mendapat minyak goreng, karena kapasitas mesin untuk kemasan itu kurang. Sekarang yang ada kemampuan kemasan kira-kira 121 juta liter per bulan, padahal kita perlu 351 juta liter untuk seluruh kemasan, jadi kurang,” kata Sahat kepada Liputan6.com, Rabu (16/3/2022).

Apalagi sudah mulai mendekati puasa dan Lebaran, dipastikan kebutuhan masyarakat terkait minyak goreng akan meningkat.

Menurutnya, daripada nanti timbul unjuk rasa dari masyarakat karena susah mendapatkan minyak goreng, maka dia menilai langkah darurat penetapan HET minyak goreng curah ini cukup baik.

“Ini emergency aja. Ke depannya, tidak boleh lagi, masa negara Indonesia sudah masuk G20 negara maju dari ribuan negara, masa Indonesia masih pakai curah. Curah itu hanya ada di negara miskin, di Bangladesh, dan beberapa Negara Afrika, masa kita begitu,” ujarnya.

Sahat menegaskan, sebenarnya dari asosiasi berkeinginan supaya minyak goreng curah ditiadakan, alasannya dua yaitu agar masyarakat menerima minyak sawit yang higienis, asalnya jelas, serta sehat. Kedua, terjamin halal.

“Karena di lapangan banyak minyak curah yang tidak jelas sumbernya darimana, bahkan ketika diselidiki banyak dari minyak jelantah (minyak goreng bekas). Minyak jelantah itu bisa berasal dari pecenongan dan bisa bercampur dengan apa saja sehingga tidak halal,” katanya.

Asosiasi pun tak menampik tidak mampu untuk memproduksi banyak kemasan minyak goreng. Sehingga dengan minyak goreng yang langka ini diteruskan dengan minyak goreng curah.

“Tapi kalau dilihat dari konsep kebijakan pemerintah ini ada pesan tersembunyi supaya produsen itu membuat kemasan. Karena kemasan itu dibebaskan harga berapa saja terserah, ada semacam hidden agenda,” pungkasnya.