Menko Airlangga: Ekonomi Digital Harus Dimanfaatkan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19 ini berakhir akan bergantung pada respon kebijakan ekonomi yang tepat. Selain itu, pemerintah harus mampu menciptakan jumlah lapangan pekerjaan secara signifikan dan siap untuk menjalankan transformasi digital.

Hal tersebut diungkap dalam acara Call for Papers – 3rd International Seminar on Accounting for Society yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Universitas Pamulang yang mengangkat tema “The Review and Outlook of The Economy after Covid-19 Pandemic”.

“Pada masa penuh tantangan seperti saat ini, formulasi kebijakan yang berdasarkan data menjadi krusial. Ini yang menjadi alasan bahwa riset kebijakan itu penting. Para peneliti diharapkan mempunyai alat dan kemampuan menginvestigasi melalui kejadian di masa lampau untuk menghasilkan kebijakan masa kini yang relevan,” jelas Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

Selama pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir ini, Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dengan bantuan dari para akademisi dan peneliti untuk mengantisipasi risiko yang telah ada maupun akan datang ketika ingin mempercepat pemulihan ekonomi. Usaha ini sudah membuahkan hasil dengan mengurangi jumlah kasus aktif harian dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tahun 2022 ini, Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun sebesar 5,2 persen (yoy). “Untuk mencapainya, strategi penanganan pandemi, dengan memperkuat proses 3T, pengobatan atau terapi, protokol kesehan, serta vaksinasi, akan tetap jadi yang utama di samping strategi pemulihan ekonomi,” ungkap Airlangga.

Dalam jangka panjang, Indonesia ingin dapat terbebas dari jebakan kelas menengah. Untuk mewujudkannya perlu diciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan memperbanyak jumlah wirausahawan.

Saat ini, rasio jumlah wirausahawan Indonesia masih rendah dan berkisar 3,47 persen dari total populasi. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu untuk lebih didukung lagi dan upaya untuk membantu para pelaku UMKM tersebut agar tetap bertahan di tengah pandemi juga harus dilakukan.

“Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu penciptaan lapangan kerja tersebut, karena aturan ini akan meningkatkan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan produktivitas melalui paradigma baru yakni perizinan berbasis risiko yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi,” tutur Menko Airlangga.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.