Pemerintah Harus Benahi Tata Kelola Minyak Goreng

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menegaskan pemerintah perlu membenahi tata kelola minyak goreng. Misalnya, memastikan pasokan Crude Palm Oil (CPO) terpenuhi dengan harga terjangkau.

Selama ini, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, ia menilai pemerintah belum membenahi tata kelola terkait minyak goreng.

Menurutnya selama ini pemerintah hanya sibuk mengungkap tempat-tempat distributor menyimpan barang di satu sisi dan menteri perdagangan sesumbar akan membenahinya di sisi lain tanpa jelas langkahnya.

"Jika pemerintah fokus membenahi tata kelola minyak goreng, maka pemerintah semestinya fokus untuk mengamankan harga CPO dalam negeri dan mengamankan jatah DMO, bukan justru fokus ke harga jual minyak goreng," katanya kepada Liputan6.com, Minggu (20/3/2022).

Sementara, ia menaksir biang kerok kenaikan harga minyak goreng ada di harga CPO yang mengacu ke harga internasional. "Artinya, pemerintah semestinya tidak menyerah begitu saja dan mengambinghitamkan para mafia," ujarnya.

Padahal produsen dan distributor bergerak berdasarkan rasionalitas ekonomi, yakni meminimalisir kerugian dan memaksimalisir keuntungan. Jadi bukan karena mafia, tapi menurutnya karena pemerintah memang tidak bekerja membenahi tata kelolanya.

Ia mengatakan, banyaknya penyelundupan disebabkan dari penetapan harga yang lebih rendah oleh pemerintah. Dengan harapan oknum penyelundupan mendapatkan keuntungan yang tinggi.

"Itu risiko dari penentuan harga secara sepihak oleh pemerintah yang notabene jauh di bawah harga internasional," terang dia.