Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Jangan Main-Main dengan Narkoba, Ini Sanksinya

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo Raker dengan Komisi II DPR — MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau CPNS dan CPNS untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau narkoba.

Setiap pegawai pemerintah diharapkan agar melapor bila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan instansinya.

Arahan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi ASN.

Tjahjo menjelaskan, SE tertanggal 18 Maret 2022 tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendorong penegakan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh pegawai dan calon pegawai ASN.

"Surat edaran ini diterbitkan untuk memastikan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di seluruh Instansi Pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap PNS dan CPNS pada instansi masing-masing yang diduga dan/atau terbukti menyalahgunakan narkoba," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (21/3/2022).

Dia meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh instansi pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap ASN dan CASN yang diduga atau terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba. PPK diharapkan melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan deteksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja masing-masing.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan data KTP Elektronik dan Kartu Keluarga yang ada di Dukcapil dijamin keamanannya.

2 dari 2 halaman

Rehabilitasi

PPK juga harus melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap PNS atau CPNS, dan menetapkan sanksi atau konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Bila diperlukan, dapat mengusulkan kepada BNN untuk melakukan rehabilitasi terhadap ASN yang terindikasi penyalahgunaan narkoba," tegas Menteri Tjahjo.

Sementara jika ada pegawai yang dihukum pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap selama minimal dua tahun, pegawai tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hanya saja, bagi PPPK tidak ada minimal hukuman dua tahun penjara.

"SE ini perlu diterbitkan mengingat semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di masyarakat, maka ASN selaku penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menghindari penyalahgunaan," pungkas Tjahjo Kumolo.

Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Malaysia-Riau-Jakarta

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabarekrim) Polri Komjen Wahyu Widada (tengah) bersama pejabat terkait menunjukkan hasil joint operation pengungkapan jaringan narkotika dan obat terlarang (narkoba) internasional di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
CPNS
Bisnis
CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
Lihat Selengkapnya
CPNS
Tjahjo Kumolo
Tokoh
Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia saat ini.
Lihat Selengkapnya
Tjahjo Kumolo
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
Narkoba