39 Produsen Siap Pasok 9.000 Ton Sehari Minyak Goreng Curah HET Rp 14.000

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 39 industri telah mendaftarkan diri pada program minyak goreng curah HET Rp 14.000. Para produsen ini akan memasok sekitar 9.000 ton minyak goreng per hari ke pasar tingkat pengecer.

Ini diungkapkan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.“Sudah ada 47 perusahaan yang melakukan registrasi. Dari jumlah tersebut, 39 perusahaan sudah mendapatkan nomor registrasinya, termasuk PT SMART yang jadi bagian Sinarmas Grup,” ungkap dia, Selasa (22/3/2022).

Dari 39 perusahaan yang sudah diberikan nomor registrasinya, diharapkan bisa memasok ke pasar tingkat pengecer sekitar 9.000 ton per hari.

“Jadi, kita bisa melihat berdasarkan perhitungan kita sekitar 8.000 ton per hari. Inshaallah dari 39 perusahaan ini bisa memenuhi kebutuhan nasional, walaupun nanti Ramadhan dan Lebaran ada peningkatan kebutuhan hingga 11.000-12.000 ton per hari,” paparnya.

Dia terus memastikan program pemerintah terkait ketersediaan dan pasokan minyak goreng sawit (MGS) berbasis curah untuk konsumen dan UMKM bisa berjalan dengan baik.

Sebanyak 81 industri MGS yang tergabung di asosiasi sudah mendaftar melalui SIINas. “Jadi tinggal perusahaan yang tidak terdaftar di asosiasi. Sekarang kami melakukan kontak terus menerus, agar mereka bisa berpartisipasi dalam program ini,” ujarnya.

Terkait pemetaan, Menperin telah menyusunnya, termasuk penetapan kuantitas per hari, khsususnya daerah yang menjadi tanggung jawab industri.

“Sehingga berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, daerah tersebut mulai terisi dengan MGS curah,” tuturnya.

Untuk daerah timur Indonesia, lanjut Menperin, harus ada treatment tersendiri terkait kemasan minya goreng. “Akan kami cari treatment paling tepat, mungkin dengan berbasis kemasan sederhana. Nanti kami lihat bagaimana merumuskan kebijakannya,” imbuhnya.

Kebijakan MGS Berbasis Industri ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“Permenperin sendiri sudah efektif berjalan, dan semua bisnis proses mulai dari registrasi sampai penetapan alokasi dan wilayah kerjanya, serta pemantauan dan pengawasan, dilakukan dengan menggunakan digital, sehingga good governance bisa dipertanggungjawabkan, tidak melalui mekanisme face to face,” tegas Agus.

Menurutnya, melalui digitalisasi, semua proses akan berjalan lebih sederhana dan cepat. Saat ini, Kemenperin terus berkoordinasi dengan BPDPKS. “Mereka mengerti ini sifatnya sangat urgent, sehingga melakukan proses percepatan,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, pada dasarnya Permenperin 8/2022 mewajibkan seluruh industri MGS untuk ikut berpartisipasi. Apabila ada yang tidak mendaftar, akan dikenakan sanksi. “Jadi, semua harus atau wajib berpartisipasi. Kami optimistis dalam waktu sangat singkat ini, kita bisa mewujudkan kebutuhan MGS di masyarakat, baik secara kuantitas dan juga secara harga,” tandasnya.

Lebih lanjut, dalam Permenperin 8/2022, telah mengatur bagi perusahaan MGS yang mendaftarkan, termasuk kepada distributor masing-masingnya. “Misalnya PT SMART mendaftarakan distributornya, baik D1, D2, hingga pengecer ke SIINas, sehingga kita bisa cek pergerakannya,” jelas Agus.