Kawin Paksa ala Menko Luhut Agar Pejabat Beli Produk UMKM

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus mendorong kementerian/lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama terutama yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Antara lain dengan menerapkan skema "kawin paksa" agar para pejabat pemerintah maupun perusahaan pelat merah mau membeli produk UMKM.

"Saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN meskipun ini mungkin pakai istilah 'shotgun wedding', atau kawin paksa. Jadi, kadang-kadang ada yang tidak suka, tapi kita paksain karena barangnya ada Pak, namun nyatanya cukup efektif," katanya dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).

Menko Luhut menyampaikan, kegiatan pembelian dapat dilakukan secara transparan melalui platform e-Katalog LKPP. Saat ini, jumlah produk UMKM yang telah terdaftar mencapai 200 ribu produk.

"Dan ini akan ditargetkan mencapai 1 juta produk pada akhir tahun ini dari sebelumnya 50 ribu produk," ucapnya.

Selain itu, Pemerintah juga tengah menyusun rancangan instruksi presiden (inpres) untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan peraturan presiden (perpres) penguatan kelembagaan LKPP.

"Untuk memperkuat dasar hukum tersebut, BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP, dan Polri telah membentuk sistem pengawasan dan pendampingan pelaksanaan belanja produk dalam negeri sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya. Jadi semua langkah kita dari waktu ke waktu, selalu diaudit oleh BPKP. Jadi, tidak ada yang bisa lagi-lari. Kita semua belajar untuk jujur, setia, dan bekerja dengan hati," bebernya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.