Sukses

Sri Mulyani Menampik Dana untuk Daerah Kecil, Ini Hitungannya

Sri Mulyani mengakui dana yang ditransfer ke daerah tersebut bukan angka yang besar. Sebab harus dibagikan ke lebih dari 540 pemda tingkat kabupaten dan kota dan tingkat provinsi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dialirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut sebagian dialirkan melalui pemerintah daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"APBN kita, satu pertiga melalui Pemda. Jadi kalau belanja kita Rp 2.700 triliun, sekitar hampir Rp 800 triliun ditranfer melalui Pemda," kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HKPD di Riau, Jumat (25/3/2022).

Sri Mulyani mengakui dana yang ditransfer ke daerah tersebut bukan angka yang besar. Sebab harus dibagikan ke lebih dari 540 pemda tingkat kabupaten dan kota dan tingkat provinsi.

"Masing-masing buat dan wali kota ini rasanya tidak besar yang diterima, karena kita baginya lebih ke 540 lebih kab kota. Ini menyebabkan dirasa angkanya tidak besar," kata dia.

Namun, bila dibeda lebih rinci, dua per tiga APBN yang dibelanjakan pemerintah juga mengalir langsung ke masyarakat. Misalnya dana program bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang langsung diterima masyarakat di daerah.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Minta Pemda Peka

Pemerintah pusat juga mengalirkan dananya untuk belanja pendidikan di luar biaya operasional sekolah kepada masyarakat di daerah. Begitu juga dari sisi kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR.

"Jadi pada akhirnya di daerah-daerah juga uang itu bermuara, hanya saja salurannya berbeda. Ada yang lewat kementerian/lembaga dan ada yang dari Pemda, tapi tujuannya sama buat masyarakat secara adil dan makmur," tuturnya.

Seharusnya, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah Daerah bisa peka dan melakukan program yang sama dengan pemerintah pusat. Agar manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah lebih terasa. Dengan begitu, terlihat ada sinkronisasi antara penggunaan uang negara antara pusat dan daerah untuk kepentingan publik.

"Kalau ini bisa sinkron dan baik, ini akan jadi baik hasilnya," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com