Sri Mulyani Menampik Dana untuk Daerah Kecil, Ini Hitungannya

Raker Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Rapat kerja tersebut terkait evaluasi APBN tahun 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 serta rencana PEN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dialirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut sebagian dialirkan melalui pemerintah daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"APBN kita, satu pertiga melalui Pemda. Jadi kalau belanja kita Rp 2.700 triliun, sekitar hampir Rp 800 triliun ditranfer melalui Pemda," kata Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HKPD di Riau, Jumat (25/3/2022).

Sri Mulyani mengakui dana yang ditransfer ke daerah tersebut bukan angka yang besar. Sebab harus dibagikan ke lebih dari 540 pemda tingkat kabupaten dan kota dan tingkat provinsi.

"Masing-masing buat dan wali kota ini rasanya tidak besar yang diterima, karena kita baginya lebih ke 540 lebih kab kota. Ini menyebabkan dirasa angkanya tidak besar," kata dia.

Namun, bila dibeda lebih rinci, dua per tiga APBN yang dibelanjakan pemerintah juga mengalir langsung ke masyarakat. Misalnya dana program bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang langsung diterima masyarakat di daerah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menaikkan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

2 dari 2 halaman

Minta Pemda Peka

Pemerintah pusat juga mengalirkan dananya untuk belanja pendidikan di luar biaya operasional sekolah kepada masyarakat di daerah. Begitu juga dari sisi kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR.

"Jadi pada akhirnya di daerah-daerah juga uang itu bermuara, hanya saja salurannya berbeda. Ada yang lewat kementerian/lembaga dan ada yang dari Pemda, tapi tujuannya sama buat masyarakat secara adil dan makmur," tuturnya.

Seharusnya, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah Daerah bisa peka dan melakukan program yang sama dengan pemerintah pusat. Agar manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah lebih terasa. Dengan begitu, terlihat ada sinkronisasi antara penggunaan uang negara antara pusat dan daerah untuk kepentingan publik.

"Kalau ini bisa sinkron dan baik, ini akan jadi baik hasilnya," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
Dana Daerah
Transfer daerah