Jokowi Harus Apresiasi Kementerian yang Banyak Belanja Produk Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom INDEF Eko Listyanto menyarankan, Presiden joko Widodo (Jokowi) seharusnya membuat kebijakan tegas dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan kebijakan ini juga harus diawasi dengan ketat.

"Harus ada penegasan, kalau tidak bisa dilaksanakan, harus ada implikasinya," kata Eko saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (26/3/2022).

Eko memahami kemarahan Jokowi karena kementerian dan lembaga masih banyak yang impor. Padahal jika belanja APBN diarahkan ke produk lokal terutama UMKM maka akan bisa mendorong perputaran ekonomi.

Roda perputaran tersebut juga diharapkan semakin mendorong proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Sehingga percepatan ekonomi bisa tercapai setelah ambruk diterpa pandemi Covid-19.

Selain mengeluarkan kebijakan dan pengawasannya, Eko juga menyarankan agar pemerintah memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang sudah menyerap produk lokal untuk kebutuhannya. Namun membandingkannya harus sesuai dengan level lembaga tersebut.

Pemerintah juga harus memberikan keleluasaan bagi kementerian/lembaga saat pengadaan barang dan jasa lewat sistem lelang. Bagi kementerian/lembaga yang membeli produk dalam negeri dengan harga sedikit lebih mahal dari produk impor mendapatkan pemakluman.

"Entah bagaimana caranya kalau dibeli yang harganya lebih mahal tapi pro produk lokal ini harus ada pemakluman," kata dia.

Sebab kata Eko, dari kacamata ekonomi hal ini sah saja dilakukan. Namun beda hal dari pandangan hukum yang justru mempertanyakan hal-hal mendetail tersebut.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com