Liputan6.com, Jakarta - Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot direktur utama atau dirut BUMN yang hobi impor mengandung pesan moral tersendiri.
Itu agar Menteri BUMN Erick Thohir bisa lebih memenuhi program penyerapa tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Namun, Herry menghimbau Erick Thohir tidak sembarang memecat bos perusahaan pelat merah yang masih kecanduan impor.
Advertisement
"Menurut saya menteri bumn tidak bisa tergesa-gesa ganti direksi BUMN untuk respons pernyataan presiden. Maksudnya tidak tergesa-gesa, jangan asal copot begitu lihat impornya banyak," ujar dia kepada Liputan6.com, Minggu (27/3/2022).
Herry menyarankan Menteri BUMN bisa wajibkan penggunaan bahan baku atau barang jadi dari dalam negeri sepanjang tersedia. Dengan catatan, kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga.
"Tapi jangan sampai menurunkan kualitas dan membuat biaya produksi jadi mahal. Nanti bebannya malah ke BUMN atau pengguna akhir," tegas dia.
Selain itu, ia menambahkan, Menteri BUMN sejak lama seharusnya wajib meminta perusahaan pelat merah mendorong ketersediaan produk di dalam negeri melalui produksi bahan baku. Terutama bahan baku penolong atau setengah jadi.
"Sekarang kan mayoritas impor kita didominasi oleh bahan baku penolong yang sekitar 70 persen," singgung Herry.
Baca Juga
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Erick Thohir Tengah Sisir BUMN yang Hobi Impor
Kementerian BUMN di bawah komando Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mencopot direktur utama atau dirut BUMN yang masih hobi melakukan impor.
"Arahan Presiden Jokowi jelas ya. Jadi kalau masih ada dirut BUMN ke depannya tidak memprioritaskan TKDN (tingkat komponen dalam negeri), pasti akan diganti," tegas Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada Liputan6.com, Sabtu (26/3/2022).
Namun, Arya belum mau buka-bukaan, apa saja nama perusahaan BUMN dimaksud Jokowi yang saat ini masih bergantung pada pasokan impor. Kementerian BUMN pun masih mengkaji, kenapa mereka lebih memilih impor ketimbang memanfaatkan barang dalam negeri.
"Lihat saja nanti. Kita lagi proses," ujar Arya.
Advertisement