BPK Temukan 4 Masalah di Pengelolaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit

Potret Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh — Seorang pekerja mengangkut cangkang sawit di atas rakit di sebuah perkebunan sawit di Sampoiniet, provinsi Aceh (7/3/2021). Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Aceh. (AFP Photo/Chaideer Mahyuddin)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan empat masalah dalam pengelolaan dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) atau peremajaan sawit rakyat (PSR). Masalah tersebut ditemukan setelah BPK melakukan audit terhadap pengelolaan dana PPKS.

"Pertama, masih terdapat bantuan dana PPKS yang diterima pekebun yang belum disetorkan ke rekening escrow pada Lembaga Pekebun (periode penyaluran sebelum 1 September 2021). Sampai September 2021 ini masih ada temuan,” jelas Kepala Auditor AKN IIB BPK Amin A. Bangun dikutip dari Antara, Senin (28/3/2022).

Kedua, lanjut Amin, terdapat realisasi dana PSR oleh Lembaga Pekebun yang tercampur dengan program lain yang belum dapat teridentifikasi rincian pertanggungjawabannya.

Ketiga, aplikasi pengelolaan Dana PPKS atau PSR belum terintegrasi dan belum memadai dalam menyajikan informasi laporan keuangan.

"Keempat, terdapat penerima dana PSR yang melebihi empat hektare per pekebun dan NIK pekebun ganda," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Minyak goreng kelapa sawit jadi polemik. Berbagai jurus kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sejak Januari hingga kini, belum benar-benar memulihkan ketersediaan minyak goreng. Siapa bermain di balik panasnya minyak goreng sawit?

2 dari 3 halaman

Temuan Kejaksaan Agung

Senada dengan itu Kepala Sub Direktorat Pengamanan Infrastruktur Pengairan, Pertanian dan Kelautan, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung Rachmat Supriadi mengatakan masih ditemukan sejumlah masalah program PSR.

Pertama, ada temuan proses verifikasi dana diperuntukkan untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan atau pengadaan.

Kedua, ada syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Ketiga, ada tumpang tindih alas hak atas lahan para pengusul atau penerima manfaat program. Keempat, adanya temuan saat penarikan dana tidak melampirkan bukti tagihan.

"Permasalahan yang ditemukan itu identik dengan temuan BPK. Terjadinya permasalahan tersebut adalah karena kelemahan dalam proses verifikasi," katanya dalam Webinar bertema “Dampak Positif Program PSR, Sarpras dan Pengembangan SDM” yang digelar Media Perkebunan bersama BPDPKS.

3 dari 3 halaman

Saran

Untuk itu, kata Rachmat, pihaknya menyarankan BPDPKS melakukan verifikasi atas dokumen usulan penggunaan dana dari pihak Pekebun, sehingga atas hasil verifikasi dari BPDPKS dteruskan kepada pihak bank mitra untuk dilakukan pencairan.

Selain itu, lanjutnya, BPDPKS melakukan pengecekan terlebih dahulu atas usulan penggunaan dana terhadap progres fisik dilapangan sehingga dipastikan dana yang digunakan secara fakta menjadi kebun BPDPKS secara periodik melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap pihak Pekebun dan Bank mitra terkait penggunaan dana PSR.

Untuk itu, menurut dia, penyaluran dan pemanfaatan dana PSR agar disempurnakan. “Hal ini bertujuan PSR dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan produktivitas sawit petani,” katanya.