Waktu Lapor SPT Tahunan Hampir Habis, Sri Mulyani Ingatkan Pentingnya Pajak

Pelaporan SPT Pajak 2020 Ditargetkan Capai 80 Persen — Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Hingga 9 Maret 2020, pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) orang pribadi meningkat 34 persen jika dibandingkan pada tanggal yang sama tahun 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Waktu pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk wajib pajak (WP) pribadi maupun badan akan segera berakhir pada 31 Maret 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mengingatkan akan pentingnya peran pajak untuk kepentingan masyarakat.

Sri Mulyani menceritakan, dirinya seringkali mendapat pertanyaan dari masyarakat soal urgensi membayar pajak. Beberapa diantaranya bahkan menolak keras untuk membayar pajak, karena merasa tidak mendapatkan manfaat langsung darinya.

"Salah satu pasti masyarakat menanyakan, kalau saya sudah bayar pajak, pemerintah mengelolanya gimana? Jadinya apa? Ada yang bilang saya enggak mau bayar pajak, saya enggak mau makan tol kok. Jadi dikiranya pajak itu hanya untuk bangun tol," ungkapnya dalam seremoni penyerahan BMN milik Kementerian PUPR, Selasa (29/3/2022).

Berbekal pengalaman itu, ia pun memohon kepada seluruh kementerian/lembaga untuk ikut mengedukasi masyarakat soal fungsi pajak dalam pembangunan negara.

"Ini adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana kita mengelola amanat masyarakat, sumber daya masyarakat, dan mengembalikan lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk," kata Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

2 dari 2 halaman

Terganjal Pemahaman Tak Utuh

Menurut penjelasannya, hasil pembayaran pajak bakal termanifestasikan dalam berbagai bentuk kebutuhan dasar masyarakat. Paling utamanya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, perumahan, hingga irigasi.

"Infrastruktur seperti yang disampaikan bapak presiden, jalan raya untuk konektivitas, air bersih itu yang sangat-sangat strategis untuk penurunan kemiskinan, dan juga perumahan yang jadi kebutuhan dasar masyarakat. Lalu berbagai macam irigasi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk menjaga ketahanan pangan," bebernya.

Kementerian Keuangan disebutnya terus berupaya mensosialisasikan manfaat pajak, meskipun kerap terganjal pemahaman tak utuh dari masyarakat. Sebagai contoh, ketika merilis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).

"Waktu kami membuat Undang-Undang HPP, yaitu sekarang NPWP diganti NIK, di media sosial sempat heboh, bahwa sekarang semua orang yang punya NIK harus bayar pajak. Bayi lahir kena NIK langsung kena pajak, padahal enggak," tegasnya.

"Jadi kami tuh harus terus menerus melakukan informasi dan edukasi," ujar Sri Mulyani.

Calon Menteri Perempuan di Kabinet Prabowo dalam Balutan Busana Nasional

SPT
Bisnis
SPT adalah surat yang isinya tentang pemberitahuan pelaporan perhitungan pajak.
Lihat Selengkapnya
SPT
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Wajib Pajak
Tokoh
Wajib Pajak atau disingkat WP adalah orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
Lihat Selengkapnya
Wajib Pajak
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
SPT Tahunan
SPT Pajak