Pertamina Pastikan Pasokan Solar Aman, Cukup untuk 23 Hari

SPBU di Jakarta Pusat Stop Jual Solar Bersubsidi — Kebijakan ini dilatarbelakangi turunnya kuota subsidi BBM di APBN-P 2014 dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter, Senin (4/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) berupaya penyaluran BBM Solar Subsidi (Biosolar) berjalan lancar dan tepat sasaran ke masyarakat di tengah permintaan yang meningkat. Pertamina pun memastikan stok ketersediaan biosolar saat ini dalam kondisi aman.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, sampai dengan Februari 2022 ini penyaluran Solar Subsidi telah dipenuhi Pertamina hingga mengalami kenaikan sekitar 10 persen.

Pertamina dan Pemerintah bersepakat untuk dilakukannya relaksasi penyaluran kuota, khususnya untuk daerah yang sudah over kuota sehingga dilakukan upaya normalisasi dengan penambahan pasokan Solar Subsidi sesuai permintaan (demand) di wilayah yang mengalami antrean.

Pertamina menegaskan ketahanan stok nasional BBM jenis Solar dalam kondisi aman. "Saat ini pasokan nasional untuk solar sebanyak lebih dari 1,9 juta kilo liter per hari atau mencakup kebutuhan 23 hari," ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Rabu (303/2022).

Angka ini terus dijaga dan ditingkatkan setiap harinya melalui proses bisnis yang berjalan baik di Pertamina mulai dari produksi minyak mentah di hulu, pengolahan BBM di kilang-kilang Pertamina, sampai memastikan kelancaran dan keamanan distribusi secara nasional.

Distribusi produk BBM ini dilakukan Pertamina baik melalui darat, laut dan udara. Sebanyak 95 kapal yang dioperasikan Pertamina melalui Pertamina International Shipping didedikasikan untuk mendistribusikan produk Pertamina ke seluruh Indonesia. Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga juga mengerahkan lebih dari 4.000 truk pengangkut BBM hingga ke pelosok negeri.

Selain itu, lanjut Nicke, upaya lain yang dilakukan Pertamina adalah melakukan koordinasi dengan aparat untuk pengamanan penyaluran solar subsidi dan penindakan penyelewengan solar subsidi.

"Kami sudah bekerja sama untuk berkoordinasi dengan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah distribusi atau penyaluran Pertamina," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar bersubsidi telah mengalami penurunan harga pada Selasa (5/1/2015) pukul 00.00. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, penurunan harga tersebut berdasarkan pertimba

2 dari 3 halaman

konsumsi Solar Subsidi Capai 93 Persen

Nicke menambahkan, Pertamina juga melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi ke pemerintah daerah terkait keterbatasan penetapan kuota Solar Subsidi dan dukungan regulasi untuk mengatur penyaluran Solar Subsidi, serta usulan penambahan kuota kepada BPH Migas.

"Kami juga memastikan ketersediaan Solar Nonsubsidi dan mendorong konsumen untuk membeli Solar Nonsubsidi," kata Nicke.

Saat ini, konsumsi Solar Subsidi mencapai 93 persen dari total penjualan produk solar Pertamina. Sedangkan sisanya yang 7 persen adalah konsumsi Solar Nonsubsidi yang lebih berkualitas seperti Dexlite dan Pertamina Dex.

Nicke mengatakan, upaya yang dilakukan Pertamina tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak untuk menghindari kekurangan kuota Solar Subsidi yang sudah ditentukan Pemerintah. Di antaranya untuk penyaluran Solar Subsidi tepat sasaran diperlukannya ketentuan yang lebih detail terkait segmen konsumen yang berhak.

Mengingat kuota retail Solar Subsidi tahun 2022 yang ditetapkan untuk disalurkan Pertamina hanya sebesar 14,05 juta kilo liter atau turun lebih dari 5 persen dibandingkan kuota di tahun 2021 yang sebesar 14,85 juta kilo liter.

3 dari 3 halaman

Formula Harga

Pemerintah Subsidi Solar — Sejumlah kendaraan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kuningan Jakarta, Sabtu (5/5). Pemerintah berencana untuk menambah subsidi solar di tengah harga minyak dunia yang sedang naik. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Selanjutnya, kata Nicke, perlu dilakukan evaluasi formula harga dasar Solar Subsidi dan besaran subsidi tetap, serta evaluasi volume kuota solar subsidi tahun 2022 yang sesuai dengan real demand dan berdasarkan pertumbuhan ekonomi serta kondisi konsumsi saat ini.

Selain itu, perlu adanya standarisasi tarif angkutan barang kepada Industri agar tidak terjadi perang tarif, yang berakibat pengusaha truk membeli Solar Subsidi.

"Perlu ketentuan yang lebih tegas agar angkutan industri menggunakan Solar Nonsubsidi. Pemerintah daerah merekomendasikan kepada pengusaha-pengusaha daerah bahwa dalam pengadaan transportasi industri wajib menggunakan Solar Nonsubsidi," ucap Nicke.

Intip Ruang Simulator Pengeboran di Indonesia Drilling Training Center