Dukung Prioritas Pembangunan Nasional, Bappenas Teken MoU dengan BKPM

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM menandatangani MoU Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2022).

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Investasi/BKPM menandatangani nota Kesepahaman tentang Kerja Sama untuk Mendorong Investasi dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2022).

"Hari ini kami dari kementerian investasi bersama-sama dengn Kementerian Bappenas melakukan penandatangan MoU di mana salah satu poin yang kami sepakati adalah pertukaran data khususnya untuk investasi," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Tak hanya itu saja, kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi investasi Pemerintah di sektor-sektor strategis, khususnya kepada hilirisasi. Serta mendorong untuk meningkatkan investasi Indonesia di sektor manufaktur.

"Ini sebagai salah satu syarat untuk kita keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kita bersama-sama, tadi kita saling berdiskusi dan bersaut pantun dalam pidato untuk bagaimana mimpi Indonesia 2045 bisa terwujud untuk pendapatan perkapita kita di atas USD 10 ribu," ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menambahkan, untuk mendorongi investasi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional, diperlukan basis data-data yang tepat berasal dari pihak pertama yaitu salah satunya BKPM.

"Itu akan bisa terjadi kalau kami bisa mendapatkan data dari tangan pertama yang dikelola BKPM. Ini adalah salah satu bentuk kerja sama antara kementerian yang dimandatkan oleh Bapak Presiden," ujar Monoarfa.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa, mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) akan masuk menjadi daerah istimewa. Nantinya, secara pengawasan akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

2 dari 2 halaman

Perbaikan Data Investasi Indonesia

Jika semua basic data untuk menjalankan pekerjaan itu baik dan sumbernya kredibel. Maka hal itu bisa menjadi salah satu upaya demi memperbaiki data PMTB atau data investasi Indonesia.

Menurut Kepala Bappenas, penting untuk melihat nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), karena hal itu mencerminkan tidaknya dalam mendorong industri manufaktur.

"Karena selama ini ternyata kontribusi industri manufaktur kita, pertumbuhannya itu flat. dan kemudian kontribusinya mandek, sangat mengalami stagnansi. Padahal kita melakukan investasi sampai di tingkat hilirisasi yang luar biasa, pasti ada sesuatu yang missing link," pungkasnya.

Kementerian Investasi
Organisasi
Kementerian Investasi bertugas menangani urusan investasi.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Investasi
bkpm
Organisasi
BKPM merupakan kependekan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Lihat Selengkapnya
bkpm
Bappenas
Organisasi
Bappenas adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Lihat Selengkapnya
Bappenas
Investasi
Bisnis
Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Lihat Selengkapnya
Investasi
pembangunan Nasional.