Banyak Pegawai KPPU Belum Jadi ASN, Penegakan Hukum Jadi Terganggu

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan KPPU di Gedung Nusantara I, Jakarta. (Dok KPPU)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi meminta dukungan DPR RI mengenai penyelesaian status kepegawaian KPPU sebagai aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, status karyawan ini sangat berguna dalam mendukung kelancaran penegakan hukum.

Ukay menjelaskan, saat ini ada banyak pegawai KPPU yang belum jelas statusnya. "Ketidakpastian status kepegawaian yang membuat turnover pegawai KPPU cukup tinggi," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4/2022).

Ditegaskan, tidak jarang pegawai yang telah menangani kasus di KPPU, termasuk minyak goreng di 2012, telah berhenti dari KPPU dan bertindak sebagai pengacara pihak yang berperkara.

Anggota DPR RI, Darmadi Durianto pun mendukung KPPU bahwasanya diperlukan penguatan kelembagaan KPPU, khususnya kewenangan KPPU untuk dapat lebih mempercepat proses penegakan hukum yang ada.

Termasuk mendukung untuk memasukkan amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (UU 5/99) menjadi program prioritas prolegnas tahun 2023.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sudah lebih dari 4 bulan persoalan minyak goreng tak kunjung usai. Pemerintah benar-benar dibikin pusing. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan, mulai dari Domestic Market Obligation (DMO) hingga penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, pada akh...

2 dari 2 halaman

KPPU Panggil 44 Pihak soal Kartel Minyak Goreng

Ketersediaan Stok Minyak Goreng di Supermarket — Salah satu merek minyak goreng yang dipajang di sebuah supermarket kawasan Jakarta, Jumat (25/3/2022). Sempat mengalami kekosongan stok, saat ini minyak goreng sudah kembali normal di supermaket dengan harga 2 liter mulai dari Rp 36 ribu - Rp45 ribu tergantung merek. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, KPPU masih terus melakukan pendalaman untuk dugaan kasus praktik kartel minyak goreng. Sejauh ini, pihak komisi telah memanggil 44 pihak yang punya keterkaitan akan hal tersebut.

"Jadi kami sudah memanggil 44 dan sudah menemukan satu alat bukti, sehingga naik ke penyelidikan. Kami tinggal mencari satu alat bukti lagi agar bisa dibawa ke persidangan," kata Ketua KPPU Ukay Karyadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (31/3/2022).

Ukay menjabarkan, 44 pihak itu terdiri dari hampir seluruh produsen minyak goreng, mulai dari yang terkecil hingga pengusaha besarnya.

"Begitu juga distributor kami panggil dimintai keterangan. Peritel, asosiasi pengemasan minyak goreng, dan juga instansi pemerintah, dalam hal ini pihak dari Kementerian Perdagangan untuk dimintai penjelasan terkait kebijakan pemerintah, maupun dari Bea Cukai," bebernya.

KPPU
Organisasi
KPPU adalah singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Lihat Selengkapnya
KPPU
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
Penegakan Hukum