BLT Minyak Goreng Bukan Solusi Atasi Masalah Harga Migor

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka merespon kenaikan harga minyak goreng, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng (migor) kepada total 23 juta penerima. Kebijakan ini diambil sebagai dampak melonjaknya harga komoditas CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng di pasar internasional.

Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai kebijakan ini bukan solusi pamungkas. Harus ada kebijakan lain yang mengiringi, yakni dengan menangani sejumlah masalah lain yang perlu dibenahi. Agar harga dan keberadaan minyak goreng kemasan dan curah tidak menjadi masalah lagi.

"Jadi BLT migor positif, tapi disatu sisi pemerintah harus selesaikan masalah tata kelola migor kemasan dan curah," kata Bhima saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Sabtu (2/4/2022).

Pemerintah memutuskan hanya memberikan subsidi minyak goreng curah agar dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen Rp 14.000 per kilogram. Namun ketersediaan minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional masih langka. Bahkan harganya dijual sekitar Rp 20.000 per kilogramnya.

Di sisi lain, mekanisme rembes subsidi minyak goreng curah dari pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak mudah. Belum lagi pengawasan penyaluran subsidi minyak goreng curah bersubsidi ini juga sulit diawasi.

"Minyak goreng curah lebih sulit proses pengawasan dibandingkan minyak goreng kemasan," kata dia.

Sebaliknya, dia menilai subsidi harga diberikan melalui perusahaan minyak goreng kemasan. Sebab lebih mudah diawasi dan terdeteksi lebih mudah.

Apalagi, cara yang sama juga dilakukan di Malaysia dan dinilai berhasil mengatasi gejolak harga minyak goreng. Pemerintah setempat memberikan subsidi lewat minyak goreng kemasan.

"Pemerintah malaysia juga subsidinya ke minyak goreng kemasan.