KPPU Cabut Aturan Relaksasi Penegakan Hukum Bagi UMKM, Berlaku 1 Mei 2022

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dengan KPPU di Gedung Nusantara I, Jakarta. (Dok KPPU)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencabut aturan relaksasi penegakan hukum bagi UMKM. Aturan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Mei 2022.

Aturan yang dimaksud adalah mengenai relaksasi penegakan hukum persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Itu dituangkan dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Pencabutan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan usaha sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) melalui penerapan kebiasaan baru, sehingga dinilai tidak diperlukan relaksasi atas penegakan hukum di KPPU," kata Ketua KPPU Ukay Karyadi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/4/2022).

Sebelumnya, KPPU memberikan relaksasi atas penegakan hukum persaingan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM.

Relaksasi itu dituangkan melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Nasional yang dikeluarkan pada 9 November 2020.

"Relaksasi diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya," kata Ukay.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sudah lebih dari 4 bulan persoalan minyak goreng tak kunjung usai. Pemerintah benar-benar dibikin pusing. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan, mulai dari Domestic Market Obligation (DMO) hingga penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, pada akh...

2 dari 4 halaman

Pengadaan Barang dan Jasa

Peran Penting UMKM Pulihkan Pertumbuhan Ekonomi — Perajin membuat kerajinan dari bahan rotan di Jakarta, Senin (13/9/2021). Kementerian Keuangan menyebutkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan menjadi salah satu sektor dunia usaha yang memegang peranan luar biasa penting di dalam pemulihan ekonomi Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Relaksasi tersebut terdiri dari relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kemudian relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau mengunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Relaksasi juga diberikan atas 2 (dua) jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi, dan kewajiban penyampaian tanggapan atas Peringatan Tertulis dalam pelaksanaan kemitraan.

3 dari 4 halaman

Tambahan Waktu

Ukay menyebut dalam aturan tersebut, pelaku usaha diberikan penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi transaksi merger dan akuisisi menjadi 60 (enam puluh) hari setelah transaksi efektif secara yuridis.

Serta relaksasi penambahan waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis atas dugaan pelanggaran pengawasan kemitraan UMKM menjadi 30 (tiga puluh) hari.

"Dengan pencabutan aturan relaksasi tersebut, maka KPPU kembali mengawasi seluruh jenis pengadaan barang/jasa dan pelaku usaha tidak lagi diperkenankan mengajukan relaksasi atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominannya," terangnya.

Tenggat waktu penyampaian kewajiban notifikasi juga kembali menjadi 30 (tiga puluh) hari, dan tenggat waktu pemberian tanggapan pelaku usaha atas Peringatan Tertulis kembali menjadi 14 hari. Pencabutan aturan tersebut diberlakukan efektif mulai 1 Mei 2022.

4 dari 4 halaman

Infografis Langkah KPPU Bongkar Kartel Minyak Goreng

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri

KPPU
Organisasi
KPPU adalah singkatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Lihat Selengkapnya
KPPU
UMKM
Bisnis
Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi.
Lihat Selengkapnya
UMKM
Penegakan Hukum
Persaingan Usaha