E-Money Bakal Kena Pajak, Perbankan Tunggu Aturan Detail

Terpisah Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto menyampaikan masih terus membangun koordinasi dengan pihak terkait.

"Saat ini BRI tengah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai kebijakan baru tersebut," kata dia.

Ia menyebut dengan normalisasi kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat serta dengan terus melandainya pandemi akan berdampak pada penggunaan produk uang elektroniknya.

"Tentunya akan berdampak pada peningkatan transaksi BRIZZI terutama di jalan tol dan sektor transportasi," kata dia.

Dengan demikian, BRI juga makin gencar untuk melakukan sosialisasi penggunaan produknya itu.

"Kemudahan top up BRIZZI menggunakan BRImo terus disosialisasikan sehingga nasabah tidak perlu khawatir saldo tidak cukup pada saat transaksi. Di sisi lain, bersama dengan QRIS dan BRImo, BRIZZI akan terus mengedukasi masyarakat untuk bertransaksi secara cashless," tukasnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal menetapkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi di layanan teknologi finansial (fintech) seperti pinjaman online (pinjol). Kebijakan ini akan mulai berlaku per 1 Mei 2022 mendatang.

Keputusan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 30 Maret 2022.

Secara khusus, PMK 69/2022 ini mengatur soal pengenaan pajak untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau fintech peer-to-peer lending (P2P lending).

Selain itu, tarif PPh dan PPN juga bakal berlaku untuk sektor jasa pembayaran digital (payment), penghimpunan modal (crowdfunding), pengelolaan investasi, hingga penyediaan asuransi online.

Merujuk Bab II PMK 69/2022, Selasa (5/4/2022), pengenaan PPh pada layanan fintech P2P lending berlaku untuk pemberi pinjaman yang memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman, atau imbal hasil berdasarkan prinsip syariah.

Untuk tarif, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah bruto bunga. Ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak (WP) dalam negeri ataupun dalam bentuk usaha tetap.

Sedangkan PPh Pasal 26 dengan tarif 20 persen dari jumlah bruto bunga bakal dikenakan untuk pemberi pinjaman yang juga WP luar negeri, dan selain bentuk usaha tetap.

Sementara, pengenaan PPN berlaku untuk fintech penyedia jasa pembayaran (payment), penyelenggara penyelesaian transaksi investasi, penghimpunan modal (crowdfunding).

Kemudian, layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi online, pendukung pasar, serta layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.

Penyedia jasa pembayaran paling sedikit berupa uang elektronik (e-money), dompet elektronik (e-wallet), gerbang pembayaran (payment gateway), layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana.

Tak ketinggalan jasa keuangan lain, semisal e-wakaf, e-zakat, robo advise, dan produk berbasis aplikasi blockchain.