Indonesia Bisa Bebas Impor LPG di 2030, Begini Caranya

Indonesia bisa terbebas dari impor LPG dengan melakukan beberapa cara.

Liputan6.com, Jakarta Indonesia saat ini masih bergantung pada impor LPG dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal sebenarnya Indonesia bisa terbebas dari impor ini dengan melakukan beberapa cara.

Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha mengatakan, cara pertama yang dapat dilakukan agar terbebas dari impor LPG adalah dengan menambah jaringan gas 10 juta rumah tangga. Kemudian, kedua mendorong pemanfaatan kompor listrik.

"Penggunaan kompor listrik untuk rumah tangga dengan penggunaan energi yang kompetitif dan kontinuitas suplai listrik," kata Satya dalam diskusi daring, Jakarta, Kamis (7/4).

Langkah ketiga, kata Satya adalah, memproduksikan Rich Gas 500 ribu ton per tahun mulai 2022. Selanjutnya, meningkatkan produksi LPG dari pengembangan kilang minyak.

"Langkah kelima dengan mengembangkan DME & metanol dari IUP BUMN dan PKP2B perpanjangan," jelasnya.

Dengan melakukan berbagai langkah pengurangan gas impor tersebut, maka Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar USD 4 miliar per tahun mulai 2021 hingga 2040. Tentunya, ini akan berdampak pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Satya merinci pada tahun 2030 kebutuhan LPG Indonesia sebesar 9,7 juta ton. Jika tanpa impor, maka pemenuhannya berasal dari LPG Eksisting sebesar 1,2 juta, jargas 1,1 juta, kompor listrik 2,1 juta, rich gas 0,5 juta, LPG dari kilang 1,8 juta, DMe dan Methanol 3 juta.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah berencana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, hingga LPG 3 kg secara bertahap pada periode Juli hingga Maret 2022. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pand...

2 dari 3 halaman

Impor LPG Diprediksi Rp 67 T di 2024, Konversi ke Kompor Induksi jadi Solusi

Melambungnya Minyak Dunia Tak Mempengaruhi Harga LPG 3 Kg — (Foto:Dok.Pertamina)

PT PLN (Persero) siap mendukung program konversi kompor Liquified Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi pada tahun ini. Langkah ini untuk mendukung upaya pemerintah membangun kemandirian energi dan juga menghemat anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, saat ini impor LPG dari tahun ke tahun terus naik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Pada 2024 diprediksi impor LPG bisa mencapai Rp 67,8 triliun.

Dengan beralih ke kompor induksi, ketergantungan terhadap impor LPG bakal berkurang secara bertahap sehingga bakal mendorong kemandirian energi. Tak hanya itu, masalah defisit transaksi berjalan atau ( current account defisit/CAD) akibat impor LPG secara perlahan juga dapat diselesaikan.

"Arahan bapak Presiden (Jokowi) di Istana Bogor sudah sangat jelas, yaitu untuk mengubah energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Salah satunya melalui konversi penggunaan kompor LPG ke kompor induksi," ujar Darmawan, Selasa (15/2/2022).

Tak hanya angka impor, langkah konversi ini juga bakal menekan subsidi LPG dalam APBN yang terus membengkak. Pada tahun ini saja pemerintah menganggarkan Rp 61 triliun untuk subsidi LPG. Angka ini akan terus naik menjadi Rp 71,5 triliun pada 2024.

Saat ini, pemakaian LPG memang dianggap seakan-akan lebih murah dari kompor listrik. Padahal kalau dicermati, harga LPG di pasaran merupakan harga dengan subsidi dari APBN.

3 dari 3 halaman

Subsidi APBN

Kebutuhan Elpiji 3 Kg — Warga mengangkut tabung gas LPG 3 kilogram (kg) dengan sepeda motor di Jakarta, Rabu (16/12/2020). PT Pertamina (Persero) memperkirakan kebutuhan gas elpiji 3 kg naik menjadi 7,50 juta metrik ton pada 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Harga keekonomian LPG sebelum disubsidi APBN adalah Rp 13.500 per kg, yang kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dibanderol Rp 7.000 per kg. Artinya, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 6.500 untuk subsidi per kg LPG.

"Jadi seakan-akan LPG ini lebih murah dari kompor listrik. Padahal ini membebani APBN. Ada komponen subsidi dari APBN sekitar Rp 6.500," terang Darmawan.

Menghitung perbandingan berbasis kalori, 1 kg LPG setara dengan 7 kWh listrik. Harga keekonomian 1 kg LPG yaitu Rp 13.500 jelas lebih mahal daripada 7 kWh listrik yang biayanya sekitar Rp 10.250.

Artinya, harga keekonomian menggunakan LPG lebih mahal Rp 3.250 per kg dibandingkan dengan pemanfaatan listrik.

PLN juga memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup. Hingga satu setengah tahun ke depan, PLN mempunyai cadangan daya hingga 7 gigawatt (GW).

"Dengan program ini, akan ada peningkatan kebutuhan listrik. Proyeksi kami, serapan listrik akan meningkat hingga 13 GW. Ini akan meningkatkan kondisi perusahaan dan keuangan negara tentunya," ujar Darmawan.

Infografis SKK MIgas — Di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, menemukan minyak dan gas bumi (migas) menjadi semakin sulit

LPG
Produk
LPG merupakan akronim dari Liquified Petroleum Gas.
Lihat Selengkapnya
LPG
impor
Bisnis
Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri.
Lihat Selengkapnya
impor
Impor LPG