Sukses

Cegah Inflasi Meroket, Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Pangan

Inflasi menjadi ancaman global di tengah perang Rusia-Ukraina

Liputan6.com, Jakarta Geopolitik Rusia-Ukraina mulai terasa di Indonesia. Meski tidak berdampak langsung, namun gangguan rantai pasok global salah satunya soal kenaikan inflasi menjadi ancaman Indonesia

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk menahan gejolak kenaikan harga pangan di Indonesia. Syaratnya pemerintah harus bisa memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari para pemain nakal.

"Pemerintah harus memastikan tidak ada manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi," kata Hariyadi dalam webinar bertajuk: Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, memastikan kelancaran dan distribusi suplai pangan sangat penting. Khususnya bagi daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk. Kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ada keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional. Impor bahan pangan sebaiknya dilakukan ketika benar-benar dibutuhkan atau ketersediaan di dalam negeri yang tidak mencukupi. Alasannya, hal ini bisa berimplikasi pada pembenahan atau perbaikan tata kelola dan pencatatan suplai pangan nasional.

"Jika tiga hal tadi bisa dilakukan secara berkala oleh pemerintah dengan disiplin, kami cukup yakin inflasi pangan nasional bisa dicegah dna dikendalikan dengan baik tanpa membebani masyarakat," kata dia.

 

2 dari 4 halaman

Pemulihan Ekonomi Lanjut

Tiga strategi tadi tersebut akan mencegah daya masyarakat yang menurun. Sebab berdasarkan historisnya, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut di tengah tingkat mobilitas masyarakat yang meningkat.

Sebelumnya, Hariyadi memperkirakan inflasi Indonesia tahun ini akan lebih dari 4 persen. Sebab memasuki kuartal II tahun 2022 terjadi kenaikan harga yang dipicu tekanan global seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

"Inflasi ini pemerintah asumsikan antara 3-4 persen, tapi kami memperkirakan akan di atas 4 persen dengan situasi seperti ini," kata Hariyadi.

Sejak awal tahun telah terjadi transmisi pada sektor pangan. Kenaikan sejumlah harga komoditas pangan melonjak dan mencapai rekor tertinggi di tengah konflik Rusia-Ukraina. Transmisi tersebut sudah terasa di Indonesia yang tercermin dari harga minyak goreng, kedelai, gandum dan daging sapi.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

3 dari 4 halaman

Bahaya, Perang Rusia-Ukraina Dongkrak Inflasi Global

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perang Rusia-Ukraina yang masih terjadi terus berdampak terhadap harga komoditas dunia. Bahkan ini juga menyebabkan kenaikan inflasi global.

“Kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan maupun energi sebagai dampak dari geopolitik Rusia dan Ukraina yang transmisinya ke Indonesia dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan kenaikan inflasi,” kata dia dalam konferensi pers di komplek Istana Presiden, Selasa (5/4/2022).

Ia membeberkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan yakni gas alam, batu bara, minyak mentah, Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit, hingga komoditas gandum.

“Kita ketahui berbagai komoditas gas alam naik, batu bara di harga USD 258 (per ton), (minyak) Brent sudah di atas seratus (USD 100 per barel), CPO di USD 1500 (per ton) dan gandum di 1000,” kata Menko Airlangga.

“Dan kita ketahui Rusia produsen gandum dan minyak nabati yang besar, sehingga berbagai harga food price dari FAO juga secara global angka di atas indeks 140 dan komoditas vegetable oil juga meningkat indeksnya lebih dari 200,” imbuh Airlangga.

Dengan demikian, kata dia, ada dua hal yang berdampak pada Indonesia. Pertama, penerimaan dari ekspor komoditas akan mengalami kenaikan. Namun di sisi lain ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa sepenuhnya disalurkan ke masyarakat.

4 dari 4 halaman

APBN

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pihaknya akan mengatur alokasi dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Tujuannya untuk bisa mengantisipasi berbagai kenaikan harga terutama bahan pangan yang terjadi di dalam negeri.

“Kementerian keuangan akan menyiapkan dari sisi APBN-nya, karena tadi disampaikan kenaikan yang luar biasa dari harga komoditas telah memberikan di satu sisi dari sisi APBN penerimaan negara akan naik dari sisi komoditas tersebut entah itu minyak, gas, batubara dan juga nikel, cpo, itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara,” katanya.

Tapi disisi lain, masyarakat turut merasakan dampak negatifnya. Yakni dengan tingginya harga bahan pangan yang ada tanah air.

“Dari sisi apbn kita akan merumuskan langkah2 bagaimana tambahan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat,” katanya.