Tegas, Menteri ESDM Ancam Pidanakan Perusahaan Tambang Sedot Solar Subsidi

Arifin memahami peralihan konsumsi masyarakat ke BBM bersubsidi akibat adanya disparitas harga yang tinggi dengan BBM non-subsidi. Ia pun membandingkan harga produk BBM dari Pertamina.

"Bandingkan saja Pertamina Dex (non-subsidi) dengan Biosolar (bersubsidi) sekarang bedanya sekitar Rp. 8.000 per liter. Cukup jauh bedanya. Akibatnya masyarakat yang seharusnya dapat (BBM subsidi) malah tidak kebagian," jelasnya.

Salah satu faktor, sambung Arifin, yang membentuk adanya disparitas harga adalah gangguan suplai minyak global akibat konflik geopolitik Rusia dengan Ukraina sehingga harga minyak dunia melambung tinggi.

"Minyak-minyak Rusia diembargo tidak boleh keluar akibatnya terjadi ketidakseimbangan suplai sehingga harga minyak dunia tinggi dan susah didapat," urai Arifin.

Menurut Arifin, harga BBM di Indonesia merupakan salah satu yang termurah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. "(Harga BBM) Negara ASEAN, tinggi-tinggi, bisa dua sampai tiga kali lipat," tegas Arifin.

Dalam upaya menjamin ketersediaan solar subsidi dan penyalurannya tepat sasaran, PT Pertamina (Persero) juga akan membagikan dan mewajibkan pembelian solar subsidi dengan kartu kendali.

Kartu itu akan digunakan untuk mencatat pembelian solar bersubsidi. Pada kartu kendali tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraan.

Petugas akan mencatat jenis kendaraan, nomor polisi, serta jumlah pembelian solar bersubsidi yang dilakukan konsumen di SPBU.

Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan pengaturan jam pelayanan solar bersubsidi di SPBU serta pelarangan adanya antrean sebelum jam pelayanan.

Menurut dia, bila terdapat penyelewengan solar bersubsidi, maka penertiban pelaku penyelewengan akan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian atau Dinas Perhubungan dan akan memberikan sanksi kepada operator maupun penyalur.

Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok BBM melalui command center, koordinasi PT Pertamina (Persero) dengan penegak hukum dan pemerintah daerah.

Pertamina juga telah membentuk satgas RaFi (Ramadhan & Idul Fitri) dan menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik saat Lebaran.

Menteri Arifin memastikan BBM subsidi cukup saat Ramadhan dan Idul Fitri serta memberi sinyal penambahan kuota hingga 10 persen sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap permintaan yang meningkat karena kegiatan ekonomi yang juga meningkat.

Ia menekankan untuk meningkatkan pengawasan langsung guna mencegah kelangkaan, antrean, hingga potensi penyalahgunaan.

Selama sidak, Arifin memberikan sejumlah masukan kepada petugas maupun pengelola SPBU agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang dalam pengisian BBM.

Dalam dialog dengan petugas dan sejumlah pembeli BBM, Arifin mendapatkan informasi langsung dari supir truk terkait antrean selama pembeliaan solar.

"Mereka rela beli solar eceran harga Rp 10 ribu per liter meski di SPBU lebih murah hanya sekitar Rp 5.000. Yang penting tidak antre," jelasnya.

Kendati kondisi pengisiaan BBM di SPBU sudah lancar, Menteri Arifin memberikan sejumlah rekomendasi kepada pengelola SPBU agar pelaksaan pengisian BBM tidak perlu membutuhkan waktu yang lama.

Pertama, selang nozle pada dispenser SPBU agar diganti yang lebih panjang supaya mempercepat proses pengisian BBM dari satu jalur menjadi dua jalur.

Kedua, model dispenser SPBU agar dimodernisasi sehingga proses pengisian tidak memerlukan waktu yang lebih lama. "Misal untuk pengisian 80 liter cukup dilakukan dalam waktu 3 menit," harap Arifin.

Ketiga, layout dispenser disesuaikan dengan model tangki truk yang mayoritas di sebelah kanan. Selanjutnya, disegerakan pembelian Solar menggunakan kartu kendali.

Penindakan tegas harus dilakukan juga termasuk memberikan larangan truk yang tidak berhak menggunakan BBM solar subsidi dengan menempel imbauan di SPBU sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

Terakhir, Arifin menyarankan pencantuman harga subsidi dari Pemerintah di setiap bukti pembelian BBM bersubsidi per liter.

Arifin kembali menekankan bahwa BBM Bersubsidi harus terus diawasi sehingga peruntukkannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan, tujuannya agar subsidinya dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi.

"Kalau (penyaluran BBM bersubsidi) itu bisa dikontrol maka dana subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara kita, jadi karena itu kita meminta kesadaran semua pihak untuk menggunakan BBM yang memang sesuai dengan peruntukannya," pungkas Arifin.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial yang ikut dalam kunjungan kerja ini menegaskan akan segera menindaklanjuti masukan dari konsumen terkait akses masuk SPBU yang kurang memadai.