Industri Alat Kesehatan RI Kalah dari China dan Korsel, Ini Biang Keroknya

Pemerintah, yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan harus memberikan kesempatan berkembangnya ekosistem alkes nasional.

Framing dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menuduh pengusaha alkes sebagai mafia, bila masih ada sebagian komponen atau bahan baku yang diimpor, seharusnya tidak mendapat perhatian.

"Dan sebaliknya pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia pendidikan untuk mengawal kemandirian alkes melalui peningkatan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap yang akan menjadi indikator berkembangnya ekosistem alkes nasional," jelas Charles.

Sementara itu, peran Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam kemandirian alkes perlu didorong. Khususnya karena Pemerintah baru saja menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan kementeriannya berupaya mengurangi ketergantungan pada alat kesehatan (alkes) impor.

Hal ini menanggapi teguran Presiden Jokowi mengenai masih adanya rumah sakit yang menggunakan alkes impor.

"Pasti kita akan mendorong agar menggunakan (alkes) dalam negeri pada setiap fasilitas kesehatan," katanya kepada merdeka.com, Jumat (25/3/2022).

Nadia menjelaskan, Kementerian Kesehatan sudah melakukan sejumlah program untuk mengurangi ketergantungan pada alkes impor. Di antaranya, mendorong produsen dalam negeri memproduksi alkes. Dalam pengembangan alkes, produsen juga diminta bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Nadia menambahkan, sebetulnya Kementerian Kesehetan cukup banyak menggunakan komponen dalam negeri.

Dari seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia, Kementerian Kesehetan menduduki posisi ketiga, setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertahanan.

"Kemenkes urutan ketiga dalam penggunaan komponen dalam negeri di antara kementerian dan lembaga," ujarnya.

Presiden Jokowi menegur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar tidak menggunakan alkes impor. Dia juga blak-blakan ada beberapa rumah sakit masih menggunakan alkes impor.

"Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit. Produksi saya lihat di Yogya ada, Bekasi, Tangerang ada, (malah) beli impor, mau diterus-teruskan," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIM), Kepala Daerah, dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3/2022).

Jokowi mengancam bakal membuka data rumah sakit (RS) yang masih membeli alat kesehatan impor. Padahal, menurutnya, Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri.

"Mau saya umumkan kalau saya jengkel, ini RS daerah impor, Kemenkes impor, tak baca nanti karena sekarang gampang banget detail saya lihat," ujar dia.

Reporter: Titin Supriatin 

Sumber: Merdeka.com