Angka Kemiskinan 2021 Turun Jadi 9,71 Persen, Kemenkeu: Berkat APBN

Disisi lain, dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola keuangan pada satuan kerja K/L telah dibentuk jabatan fungsional bidang perbendaharaan, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi belanja yang berkualitas.

“Dalam periode 5 tahun terakhir belanja negara dalam APBN mengalami peningkatan signifikan dari Rp 2.007,4 triliun pada tahun 2017, menjadi Rp 2.786,37 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 8,59 persen,” ujarnya.

Tingginya pertumbuhan alokasi belanja tersebut, dikarenakan peningkatan biaya pemerintah pusat yang sangat signifikan pada tahun 2020 yang mencapai 22,50 persen dibandingkan tahun 2019.

“Hal ini terjadi karena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada APBN tahun 2020, sebagai salah satu bentuk respon kebijakan fiskal dalam mengatasi kondisi extra ordinary dengan adanya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020,” pungkasnya.

Sebelumnya, agar masyarakat sejahtera dan bisa lepas dari kemiskinan ekstrem, Pemerintah telah memiliki roadmap yang menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 di tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungannya ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

“Pemerintah terus mendorong dan mempertebal perlindungan masyarakat, yaitu perlindungan kepada manusianya dalam bentuk perlindungan sosial dan bansos,” jelas Menko Airlangga, Sabtu (9/4/2022).

Dia menjelaskan, pembangunan berbasis kemanusiaan secara nyata telah dijalankan Pemerintah dalam setiap upaya pengambilan kebijakan publik.

Dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah terus menggunakan strategi yang mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan yang tercermin melalui kebijakan “gas dan rem”.

Airlangga menjelaskan bahwa esensi dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah manusia itu sendiri.

“Dua hal yaitu kehidupan dan penghidupan manusia inilah yang diseimbangkan Pemerintah, dan tentu pendekatannya adalah humanistik, yaitu bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi tertinggi di dalam kebijakan publik,” tambah dia.

Terkait dengan tantangan global akibat kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina, Pemerintah telah mengantisipasi dampak dari kenaikan harga komoditas global terutama komoditas pangan dan energi melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan mempertebal bantuan sosial.