Pedagang Pasar Minta Kapolri Hukum Keras Mafia Minyak Goreng yang Mainkan Stok

Liputan6.com, Jakarta - Pedagang pasar milihat adanya inkonsistensi dari pernyataan kementerian perdagangan mengenai stok minyak goreng. hal ini setelah melihat kelangkaan minyak goreng serta lambatnya pendistribusian stok ke pasar tradisional.

Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahudin menjelaskan, kebijakan minyak goreng khususnya Permendag Nomor 11 Tahun 2022 mengenai HET Minyak Goreng Curah, belum terimplementasi dengan baik di lapangan.

"Kami melihat fakta bahwa HET Minyak Goreng Curah masih tembus lebih dari 18-20 ribu per liter di berbagai daerah bahkan masih terjadi kelangkaan dimana-mana, yang artinya pemerintah belum konsisten dalam pemerataan kebijakan dan tidak fokus dalam penyelesaian persoalan di dalam negeri," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).

Pedagang pasar merasa ini apa yang terjadi saat ini sangat menyalahi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perekonomian. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia, namun ketersediaan pasokan dan harga minyak goreng ini belum diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Belum lagi pemerintah harus fokus mengenai harga komoditas pangan lainnya mengingat sekarang adalah bulan suci ramadhan.

Oleh karena itu, IKAPPI pun mendukung penuh upaya Kapolri untuk terlibat langsung serta mengusut tuntas kelangkaan dan stabilitas harga Minyak Goreng Curah dan Kemasan di pasaran.

"Kami mendukung upaya Kapolri untuk melakukan pengawasan yang ketat dari hulu sampai hilir, baik itu dari produsen, stok minyak sampai ke jalur pendistribusian. Dan menghukum keras bagi keterlibatan mafia atau pelanggar ketersediaan minyak yang dapat menyengsarakan masyarakat luas," kata dia. 

"Kami mewakili dari seluruh pedagang pasar berharap persoalan tersebut mendapat sentuhan maksimal mengingat minyak goreng menjadi salah satu komoditas penting untuk masyarakat dan tidak menjadi konflik berkepanjangan," tutupnya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.