Masih Ribet, Badan Pangan Nasional Bakal Pangkas Regulasi

Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional akan melakukan penyederhanaan regulasi pengelolaan pangan yang berada di bawah kewenangannya. Salah satu cara yang akan dilakukan dengan penyusunan rancangan tata kelola kebijakan pangan Indonesia.

"Kami sudah merancang tata kelola kebijakan pangan ke depan, di mana intinya adalah nantinya Badan Pangan Nasional itu akan mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN pangan sebagai operatornya. Kemudian juga tentu selalu ada koordinasi dengan Kementerian BUMN yang membawahi BUMN," kata Plt Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Risfaheri seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/4/2022).

Risfaheri mengatakan, dengan didelegasikannya sejumlah kewenangan terkait pertanian dan pangan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Badan Pangan Nasional, dia meyakini maka tata kelola pangan akan lebih fleksibel dan lebih cepat penanganannya.

"Tentu terkait masalah regulasi itu kami sudah siapkan regulasinya, sehingga ke depan terkait dengan permasalahan di Bulog akan lebih mudah penyelesaiannya karena berada di dalam satu wadah. Mudah-mudahan dengan ada Badan Pangan Nasional, masalah yang selama ini membuat Bulog kurang lincah bisa kita eliminasi," kata Risfaheri.

Risfaheri mengatakan, Badan Pangan Nasional masih perlu waktu transisi untuk bisa sepenuhnya bergerak. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sudah terbentuk pada Juli 2021, namun pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional baru dilaksanakan Februari 2022.

"Jadi kurang lebih baru dua setengah bulan. Jadi tentu beberapa regulasi sedang kita siapkan, koordinasi dengan kementerian terkait, ada pelimpahan-pelimpahan, pendelegasian kewenangan, ini perlu dikomunikasikan dan sebagainya," kata Risfaheri.

Dia mengatakan proses pelimpahan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera berjalan secara penuh.

Satgas Pangan Polda Sulsel bekerja sama dengan Satgas Pangan Mabes Polri berhasil menemukan ribuan liter minyak goreng yang disimpan di dalam gudang penyimpangan minyak goreng curah.

2 dari 4 halaman

Badan Pangan Nasional Bakal Salurkan 5.000 Sapi Hidup hingga Lebaran

20160209-Pelabuhan Tanjung Priok Kedatangan 500 Ekor Sapi Asal NTT-Jakarta — Petugas memeriksa kondisi sapi yang baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Selasa (9/2). Kementerian Pertanian RI mendatangkan sebanyak 500 ekor sapi asal NTT diangkut dengan kapal khusus ternak Camara Nusantara I. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) bakal mendistribusikan 5.000 ekor sapi lokal guna penuhi kebutuhan hingga Idul Fitri. NFA juga menggandeng sejumlah kementerian dan instansi terkait.

Dalam rangka mobilisasi sapi hidup memenuhi kebutuhan HBKN (Hari Besar Keagamaam Nasioal) 2022, NFA menggandeng stakeholders. Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Dinas Peternakan Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Kementerian Perdagangan, ID FOOD, PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Kemudian, BGR Logistik Indonesia, Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), Pasar Jaya, Pemprov DKI, BUMD Dharma Jaya.

“Diperlukan mobilisasi pasokan sapi hidup siap potong sekitar 5.000 ekor sampai dengan ldulfitri Tahun 2022, hari ini melalui BUMN ID FOOD group yakni PT Berdikari dan BGR Logistik Indonesia mulai terealisasi mobilisasi sapi dari peternak Nganjuk, Jatim sebanyak 40 ekor sapi hidup ke kandang sapi milik PT PG Rajawali II Unit Jatitujuh, Majalengka, Jawa Barat," tutur Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengutip keterangan resmi, Minggu (20/3/2022).

3 dari 4 halaman

Mobilisasi Bertahap

Arief menambahkan mobilisasi sapi dilakukan bertahap dari beberapa peternak daerah, pekan berikutnya diagendakan mobilisasi sapi sebanyak 300 ekor dari Boyolali, Jawa Tengah, dan 600 ekor sapi dari peternak Sumbawa, NTB.

“Dari visit peternak di Jatim pekan lalu dan peninjauan beberapa lahan kandang sapi milik BUMN, pekan ini mulai terisi mobilisasi sapi dari peternak daerah Jatim, Jateng, paralel pekan depan peninjauan persiapan sapi dari Sumbawa, NTB,”ujarnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan akan memanfaatkan lahan kandang sapi BUMN seperti Pupuk Kujang Cikampek (PKC), kandang sapi jatitujuh PG Rajawali II, Sidrap Sulawesi yang dikelola PT Berdikari untuk mobilisasi sapi dari sentra peternak daerah kemudian didistribusikan kepada Pedagang - Pedagang Pasar.

“Pelaksanaan mobilisasi sapi lokal ini juga telah dikoordinasikan dengan Menteri terkait, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri BUMN Erick Thohir," katanya.

4 dari 4 halaman

Tindak Lanjut

FOTO: Sembako Bakal Kena Pajak — Pedagang beras menunggu pembeli di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk soal penerapannya pada sembilan bahan pokok (sembako), masih menunggu pembahasan lebih lanjut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurutnya, realisasi mobilisasi sapi ini merupakan tindaklanjut dari MoU antara PT Berdikari dengan APDI & JAPPDI tentang kerjasama dalam bidang distribusi Hewan ternak, daging sapi dan kerbau yang beberapa pekan lalu di saksikan secara langsung oleh Badan Pangan Nasional.”ungkapnya.

Untuk menambah varian pilihan kebutuhan daging, lanjut Arief, dijadwalkan juga minggu kedua puasa Ramadan, akan masuk daging Kerbau, penugasan kepada BULOG.

Ekosistem pangan ini menurutnya sebagai upaya menjaga pasokan daging dan stabilitas harga pangan jelang peak season puasa Ramadan, Idul Fitri hingga Idul Adha.

Sebelumnya, Ia pun telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rakor upaya pengendalian ketersediaan stabilisasi harga pangan, serta melakukan konsolidasi dengan Dinas Urusan Pangan Daerah untuk bersama - sama mengendalikan stabilitas pangan nasional.