Naikan Harga Pertalite, Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah

Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga Pertalite dan Solar, LPG kemasan 3 kilogram, hingga tarif listrik di tahun ini.

Sebab, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut akan menyulut inflasi. Mengingat, pengguna BBM subsidi jenis Pertalite hingga LPG 3 Kg cukup dominan di Indonesia.

"Kalau benar diterapkan keputusan itu akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi, yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," kata Fahmy saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (14/4).

Selain menyulut inflasi, penyesuaian tarif tiga golongan kelompok subsidi tersebut juga akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Mengingat, saat ini, masyarakat tengah terbebani akibat kenaikan sembako.

"Daya beli masyarat akan semakin merosot dan beban rakyat miskin makin bertambah berat," tekannya.

Maka dari itu, Fahmy meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM subsidi hingga tarif listrik di tahun ini. Menyusul, terdapat sejumlah buruk yang ditimbulkan bagi perekonomian masyarakat.

"Kalau mau menerapkan keputusan itu sebaiknya jangan tahun ini. Pertimbangannya, harga-harga kebutuhan pokok saat ini sudah naik," tandasnya.

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik dan harga Pertalite serta Solar. Ini merupakan langkah strategis agar keuangan negara tidak terlalu berat.

Menanggapi hal ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, rencana kenaikan tarif listrik dan harga pertalite ini bukan langkah yang tepat dan harus ditolak.

"Karena hal itu mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara, pada warga negaranya," ujarnya dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Kamis (14/4/2022).

Tulus melanjutkan, naiknya tarif listrik dan pertalite bisa membebani ekonomi masyarakat.

"Jika hal itu dilakukan akan mengakibatkan jebolnya benteng pertahanan ekonomi rumah tangga masyarakat, yang saat ini dihantam oleh berbagai kenaikan, khususnya kenaikan bahan pangan, gas elpiji non PSO, BBM, PPN, dan lain-lain," jelasnya.

Ia pun menyerukan agar Pemerintah menemukan jalan keluar dari masalah tarif listrik dan harga pertalite.

"Pemerintah harus mencari jalan keluar yang lebih bijak dan cerdas, jangan hanya harga pasar sebagai jargon untuk menaikkan tarif/harga," pungkas Tulus.