10 Fakta THR 2022, Pekerja Outsourcing dan Honorer Perhatikan!

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, THR termasuk pendapatan pekerja/buruh sekaligus objek pajak penghasilan (PPh 21) khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.

Pemotongan PPh 21 atas gaji, THR dan bonus untuk setiap pekerja tidak sama.

"Perlu dicatat ya Rekanaker! Bahwa THR apabila melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan dipotong PPh pasal 21-nya," ungkap akun tersebut.

Disamping tergantung pada besaran objek pajak yang dikenakan, pemotongan PPh 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

3. Habis Kontrak Sebelum Lebaran Tidak Dapat THR

Kementerian Ketenagakerjaan, menyebut pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Kontrak) dan telah berakhir masa kerjanya sebelum hari raya keagamaan, maka tidak berhak atas THR Keagamaan.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016  tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

4. Pekerja Dirumahkan Tetap Dapat THR

Selama sudah memiliki masa kerja sebulan atau lebih secara terus menerus dan masih memiliki hubungan kerja, maka pengusaha wajib memberikan THR. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016  tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

THR diberikan kepada pekerja/buruh yg memiliki hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Artinya, peserta magang  tidak berhak mendapatkan THR keagamaan, karena magang hubungan atas dasar perjanjian pemagangan bukan perjanjian kerja.

Kemudian, magang tidak menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat melainkan dalam rangka menguasai keterampilan atau tertentu. Serta, magang hanya memperoleh uang saku atau uang transport bukan menerima upah.

6. Pekerja Honorer Dapat THR

Kalau pekerja honorer di instansi Pemerintahan dapat THR Keagamaan nggak sih?

Pemberian THR keagamaan bagi pekerja honorer di instansi pemerintahan dapat diberikan sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja, dan SK yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing di instansi atau daerah.

7. Pekerja Outsourcing Berhak Dapat THR

Sesuai pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pekerja/buruh outsourcing berhak mendapatkan THR keagamaan apabila hubungan kerjanya belum berakhir pada saat hari raya keagamaan atau berakhir sesudah hari raya keagamaan.

THR pekerja/buruh outsourcing dibayarkan oleh perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh.

Bolehkah pekerja/buruh non muslim dapat THR menjelang lebaran? Boleh saja.THR keagamaan dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh.

Namun, jika ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan untuk mendapatkan THR tidak sesuai di hari raya keagamaan yang dianut, maka hal ini harus tertuang dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama.

9. THR Tidak Boleh di Cicil

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, THR keagamaan tahun ini tidak bisa dicicil seperti tahun kemarin alias tahun 2021 dan 2020. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan secara penuh dan tidak dapat dicicil.

10. THR Tidak Boleh dalam Bentuk Barang/Parsel

Perusahaan tidak boleh memberikan THR dalam bentuk barang atau parsel, melainkan diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah Negara Republik Indonesia.

Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.