Lagi, Pemerintah Lelang 6 Seri SBSN Mulai Besok 19 April 2022

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang termasuk penghitungan nilai setelmen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 6/PR/2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Penawaran Pembelian Dan Perhitungan Harga Setelmen Untuk Transaksi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Mata Uang Rupiah Di Pasar Perdana Domestik.

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008.

Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010. Underlying asset untuk penerbitan seri SPN-S menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan persetujuan DPR R.I. dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Sedangkan underlying asset untuk penerbitan seri PBS menggunakan proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2022 yang telah mendapat persetujuan DPR R.I. melalui UU Nomor 06 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan sebagian berupa Barang Milik Negara. Bertindak sebagai penerbit SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 khusus untuk menerbitkan SBSN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan utang yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada Januari 2022 turun drastis.

Sehingga pemerintah fokus menggunakan pendapatan negara dan APBN 2022 untuk pemenuhan pembiayaan.

Bendahara Negara melaporkan, awal tahun ini pemerintah mengalami kontraksi pembiayaan utang. Itu berarti uang milik negara lebih banyak membayar utang daripada penerbitan (issuance) SBN.

"Ini berarti kita bisa membiayai berasal dari kas yang ada maupun dari penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan bea cukai maupun PNBP," ujar Sri Mulyani dalam sesi APBN Kita, Selasa (22/2/2022).

Adapun penerimaan negara hingga 31 Januari 2022 mengalami pertumbuhan 54,9 persen, atau mencapai Rp 156 triliun. Nilai itu setara 8,5 persen dari target pendapatan tahun ini sebesar Rp 1.846,1 triliun.

Perolehan itu turut didukung penerimaan pajak pada awal tahun yang mencapai torehan fantastis, dengan jumlah pemasukan Rp 109,1 triliun. Angka itu naik 59,39 persen secara year on year dibanding periode sama sebelumnya.

Sri Mulyani lantas membandingkannya dengan kondisi per Januari 2021 lalu, dimana pemerintah masih mengandalkan penerbitan SBN untuk membayar utang negara.

Pada Januari tahun lalu, Kementerian Keuangan melakukan issuance Surat Berharga Negara mencapai Rp 169,7 triliun.

"Tahun ini, bulan Januari kita mengalami netto negatif Rp 15,9 triliun. Artinya kita membayar utang lebih besar dari issuance. Sehingga kalau kita lihat, issuance kita mengalami penurunan hingga 109,3 persen," terangnya.

Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan mencatat jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela telah mencapai 16.016 wajib pajak. Terdiri dari 2.802 wajib pajak yang mengikuti kebijakan I dan 15.045 wajib pajak yang mengikuti kebijakan II.

"Sampai hari ini jam 4 sore tadi, peserta PPS sudah mencapai 16.016 Wajib Pajak," kata Dirjen Pajak, Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Selasa (22/2).

Dari jumlah kepesertaan tersebut, PPh yang sudah disetorkan ke negara mencapai Rp 1,9 triliun. Sedangkan harta bersih yang telah diungkap sebanyak Rp 18,4 triliun.

Suryo melanjutkan, mulai bulan ini pemerintah menawarkan kepada wajib pajak untuk menginvestasikan hartanya dalam bentuk SBN.

Mengingat sudah ada Rp 1,2 triliun harta yang dilaporkan melalui PPS, terdiri dari harta di dalam negeri Rp 975 miliar dan repatriasi Rp 138 miliar.

"Kami juga menawarkan kepada wajib pajak untuk menginvestasikan hartanya di Indonesia," kata dia.