5 Perusahaan Luncurkan Komitmen Penghapus Karbon USD 925 Juta hingga 2030

Frontier menjalankan uji kepatutan dan memfasilitasi pembelian penghapus karbon atas nama pembeli, dalam dua jenis yaitu untuk penyedia penghapus karbon tahap awal yang menguji coba teknologi baru, pembeli akan menandatangani perjanjian pra-pembelian volume rendah.

Kemudian, untuk penyedia penghapus karbon yang berada dalam tahap pertumbuhan dan yang sedang meningkatkan skala teknologi mereka, Frontier akan memfasilitasi perjanjian offtake antara pembeli dan penyedia individu.

“Mencapai nol-bersih emisi adalah kunci untuk membangun ketahanan lingkungan dan mewujudkan masa depan yang menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Penghapusan karbon memiliki peran yang sangat penting. Penelitian kami menunjukkan bahwa angka penghapusan karbon yang diperlukan pada 2025 untuk mencapai target 1,5°C yang ditetapkan IPCC akan meleset 80 persen, berdasarkan jalur proyek saat ini. Frontier akan memainkan peran katalis dalam mendorong tersedianya pasokan penghapusan karbon berkualitas tinggi," ungkap Senior Partner and Co-leader of McKinsey Sustainability Dickon Pinner.

Perjanjian ini menjanjikan pembelian berton-ton penghapus karbon di masa depan saat mereka siap dikirimkan, memungkinkan penyedia untuk memperoleh pembiayaan guna meningkatkan skala penyebaran. Ketika berton-ton CO2 dihapus, perusahaan penghapus karbon menerima pembayaran, dan berton-ton penghapus karbon diberikan kembali kepada pembeli.

Frontier akan mengidentifikasi teknologi dengan potensi jangka panjang terbesar dan akan membantu mereka memperhitungkan skala melalui pembelian, serta saran dan dukungan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, ini dapat berarti membayar harga awal yang lebih tinggi per ton untuk mempercepat teknologi yang memenuhi kriteria tertentu.

Indonesia terus berupaya dalam memetakan potensi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) demi tercapainya target Net Zero Emission pada 2060.

Potensi EBT yang dimiliki Indonesia diketahui sangat melimpah, seperti potensi pemanfaatan energi surya. Sebagai negara yang beriklim tropis dengan paparan sinar matahari yang sangat besar sepanjang tahunnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI mencatatkan potensi energi surya sebagai sumber EBT di Indonesia mencapai 207 GW.

Dalam memaksimalkan potensi energi surya di Indonesia, tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, asosiasi, serta pegiat industri energi surya. SUN Energy, sebagai perusahaan pengembang energi surya pada Kamis, 31 Maret 2022 menggelar Diskusi bertemakan Mengejar Target Bauran Energi Melalui Pemanfaatan Teknologi Hijau di Ibu Kota Negara Baru yang menjadi salah satu wujud komitmen SUN Energy untuk meningkatkan target bauran energi dan memaksimalkan potensi energi surya di Indonesia.  

Kemudahan penerapan energi surya diketahui tidak terlepas dari teknologi yang digunakan, teknologi tersebut diperkenalkan melalui konsep Teknologi Hijau, sebuah konsep pemanfaatan teknologi yang berbasis pada lingkungan.

Diketahui bahwa pemanfaatan teknologi hijau telah diperkenalkan sebagai salah satu visi kehadiran Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, melalui Lampiran II Salinan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dimana salah satu penggerak utama IKN Nusantara adalah Klaster Industri Teknologi Bersih yang memiliki misi penyediaan produk pendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan, dan pengembangan pada sektor ini akan berfokus pada perakitan panel surya dan kendaraan listrik roda dua.

"Ibu Kota Negara Baru, Nusantara akan diperkenalkan sebagai kota masa depan di Indonesia yang dapat menjadi wajah baru Indonesia di kancah dunia, melalui pengenalan konsep serta penerapan teknologi hijau di IKN, tentu akan menunjang pemanfaatan Energi Baru Terbarukan demi tercapainya target Indonesia bebas emisi karbon,” ucap Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan dikutip Jumat (1/4/2022).

Pemerintah yang berperan sebagai regulator telah mewujudkan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan energi surya sebagai bagian dari upaya transisi energi melalui serangkaian kebijakan.

“Potensi energi surya sebagai EBT yang dimiliki Indonesia mencapai 3.295 GW, namun diketahui realisasinya baru mencapai 0,3 persen dari target yang telah ditentukan. Capaian tersebut tentunya memacu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  RI untuk terus mengambil langkah besar melalui pencanangan kebijakan strategis yang akan mendukung perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT),” jelas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi,.

Upaya transisi energi juga turut dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui konsep Industri Hijau. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Pusat Industri Hijau, Kemenperin RR Sri Gadis Pari Bekti memaparkan beragam kegiatan pembangunan rendah karbon.

“Kemenperin RI terus berupaya dalam meningkatkan efisiensi sumber daya industri dalam pengembangan industri berkelanjutan, dan secara aktif melakukan fasilitasi serta sosialisasi kepada para pelaku industri terkait dengan industri hijau,” ujar RR Sri Gadis Pari Bekti. 

Fasilitasi dan sosialisasi yang dilakukan tentu tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah. Ketua Umum AESI atau Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa mengungkapkan sebagai sebuah asosiasi pihaknya menyambut baik beragam kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam mendukung kehadiran Energi Baru Terbarukan seperti Energi Surya.

"Bersama dengan kehadiran wacana Ibu Kota Baru, AESI memproyeksikan potensi pemanfaatan energi surya, khususnya PLTS berkapasitas 2,500 - 8,100 MWp,” ungkap Fabby.