Kemnaker Sudah Terima 2.114 Pengaduan dan Konsultasi Soal THR 2022

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mengingatkan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan harus segera dibayarkan kepada pekerja perusahaan. Dia meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak membayarkan THR.

"Terkait dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yaitu tentang THR Keagamaan, yang mana saya berharap untuk perusahaan-perusahaan segeralah seminggu sebelum Lebaran agar THR dibayarkan kepada pekerjanya," kata Elva dalam keterangannya, Kamis (21/4/2022).

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, pada tahun 2021 banyak perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Selain itu, banyak juga perusahaan yang tidak memenuhi aturan tentang THR tersebut.

"Kemnaker di sini harus memanggil perusahaan-perusahaan agar segera membayarkan (THR) seminggu sebelum Lebaran, kasihan mereka para pekerja punya anak-istri dan mengharapkan sekali THR itu. Apalagi sekarang pandemi Covid sudah mereda mereka ada yang ingin pulang kampung kan perlu biaya," kata dia.

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) memberikan apresiasi kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, yang telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Sesuai SE tersebut.

Lantaran, Pemerintah tidak lagi membuka ruang bagi perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR. Menteri Ketenagakerjaan juga menegaskan, THR 2022 merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan ke pekerja.

Hal itu disampaikan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (9/4/2022).

Mirah Sumirat meminta semua pengusaha untuk memenuhi hak THR para pekerjanya, sesuai SE Menaker tersebut, antara lain mengatur agar perusahaan membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bahkan bagi perusahaan yang mampu, Menaker juga menghimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan," ujar Mirah.

Terkait dengan pembentukan Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 di tingkat Provinsi yang dinyatakan dalam SE Menaker, ASPEK Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di seluruh provinsi, untuk tegas dalam pengawasan dan penegakan hukum.