Normalisasi, Anggaran Sektor Kesehatan dan Perlindungan Sosial Dipangkas pada 2023

Sementara itu, untuk pos anggaran pendidikan dan infrastruktur mengalami peningkatan. Di tahun 2023 nanti anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 563,3 triliun sampai Rp 595,9 triliun.

"Anggarannya memang cukup besar karena sesuai dengan amanat undang-undang yang mengalokasikan 20 persen dari total APBN," kata dia.

Anggaran APBN 2023 untuk infrastruktur berada dalam rentang Rp 367,7 triliun sampai Rp 402, triliun. Jumlahnya dinaikkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, air minum dan sanitasi. Termasuk infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, konektivitas dan IKN.

Adapun arah kebijakan anggaran prioritas ini ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM melalui tiga cara. Pertama, mendukung transformasi sistem kesehatan dengan penguatan preventif dan promotif yang mendorong kemandirian sektor kesehatan.

Kedua, akselerasi reformasi perlindungan sosial dengan penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat berupa bantuan sosial lansia dan disabilitas,, perlindungan sosial adaptif dan perlindungan sosial pemberdayaan. Ketiga meningkatkan kualitas pendidikan dengan penguatan PAUD, akses pendidikan dan kompetensi guru.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB.

Ini berarti pada kisaran antara 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 Triliun. Sedangkan Belanja Negara Tahun depan di desain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB.

"Itu artinya belanja negara pada kisaran antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 Triliun. Nah, belanja negara atau belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 hingga Rp826 triliun," kata Sri Mulyani, Kamis (14/4).

Dengan belanja dan penerimaan tersebut, kata Sri Mulyani, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun, hingga Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB.

"Ini artinya kita akan melaksanakan undang-undang 2 tahun 2020 dimana defisit APBN tahun 2023 akan kembali dibawah 3 persen, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional," katanya.

Prioritas belanja tahun depan, pertama di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga antara Rp349 hingga Rp332 triliun. Angka ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.

"Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," papar Sri Mulyani.