Erick Thohir Ancam Pecat Direksi BUMN yang Tak Beli Produk UMKM

Diketahui bersama, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor.

P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Optimalisasi program P3DN diharapkan dapat menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Sebagai instrumen pelaksanaan P3DN, Pemerintah telah menerbitkan PP 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang didalamnya mengatur mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sektor industri menjadi penggerak perekonomian yang menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan importir, sehingga dapat membuka kesempatan berusaha dan bekerja, serta memiliki daya kekuatan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional.

Dengan TKDN, produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Produsen dalam negeri ataupun pejabat pengadaan barang dan jasa didorong untuk mengikuti ketentuan TKDN tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM membuka secara resmi Puncak Acara Showcase dan Business Matching Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri, dalam rangka aksi afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri.

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman, melaporkan pelaksanaan kegiatan Puncak acara pameran dan temu bisnis tahap kedua ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia kepada para Menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan BUMN tentang aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri, pada tanggal 25 Maret di provinsi Bali.

“Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif dan kementerian perindustrian,” kata Hanung dalam Afirmasi Pembelian & Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin (25/4/2022).

Dalam acara Puncak pameran dan temu bisnis ini dihadiri oleh menteri , kepala lembaga, gubernur, bupati, Walikota, Direktur Utama Bank seluruh Indonesia, untuk meyakinkan bahwa produk-produk UMKM telah mampu dan mampu bersaing dan memiliki kualitas yang baik, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 25-26 di Jakarta Convention center, meliputi pameran produk UMKM yang menghadirkan sebanyak 100 UKM dengan fokus produk substitusi impor yang inovatif.

Kemudian akan ada temu bisnis 10 kementerian dan lembaga, dan 10 pemerintah provinsi dengan rencana umum pengadaan barang dan jasa pengadaan produk dalam negeri yang terbesar secara offline dan online.

Dalam kegiatan ini Kementerian PUPR akan menunjukan kebijakan penerapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan UMKM koperasi dalam pengadaan atau proyek-proyek dengan nilai yang besar, yaitu penandatanganan komitmen oleh pemegang pekerjaan untuk penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil dan menengah.

Selain itu, temu bisnis ini juga dilaksanakan secara offline oleh 25 BUMN, kemudian akan ada kegiatan untuk aksi afirmasi komitmen belanja produk dalam bagi oleh 10 K/L dan 10 Pemda. Juga akan diadakan agenda konsultasi untuk masuk dalam e-katalog oleh LKPP, konsultasi LPSE sektoral dan konsultasi TKDN.

Selanjutnya, di hari kedua akan dilakukan kegiatan diskusi masalah-masalah pelaksanaan di lapangan, coaching Clinic, koordinasi program UMKM dan koperasi dan lanjutan business matching.