Sandiaga Uno Yakin Transaksi Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahap II Capai Rp 500 T

Tak hanya itu saja, Gernas BBI ini membuka kesempatan bagi para UMKM, koperasi, dan para pelaku usaha untuk mengambil peluang usaha. Karena aksi afirmasi ini betul-betul berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Saya ingin menggarisbawahi atas arahan Presiden Jokowi bahwa sejak diluncurkan 14 Mei 2020- Februari 2022 BBI telah mencapai 57 persen dari target 30 juta UMKM yang onboarding pada marketplace di akhir tahun 2023,” katanya.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar bisa menampilkan 1 juta produk UMKM di e-katalog LKPP pada 2022.

Lanjut Sandiaga mengatakan, tim gernas BBI sendiri terdiri dari 29 Kementerian Lembaga. Ini sebuah kolaborasi yang sangat kolosal, 12 diantaranya dipilih sebagai campaign manager, dan akan melaksanakan roadshow Gernas BBI ke berbagai provinsi.

Adapun hingga bulan April ini telah dilaksanakan Gernas BBI, di Jambi, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selanjutnya, Gernas BBI akan dilaksanakan di Bangka Belitung.

“Tentunya, harapan Kita mendorong pertumbuhan ekonomi tadi saya garis bawahi jika kita semua bekerja keras akan mencapai 2 persen. Kami akan terus mendorong dan memastikan para pelaku kreatif, artisan, industri kreatif, UMKM kreatif di 17 subsektor produk dan jasa bergabung di e-katalog sektoral dan e-katalog lokal yang tadi terlihat masih tertinggal ini harus kita lakukan secara bersama-sama,” pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tak segan-segan akan mencopot Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri (PDN).

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam Afirmasi Pembelian & Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin (25/4/2022).

“Kita harus pastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan baik, inflasi kita harus kita tekan. Karena itu saya meminta dan memastikan apalagi sesuai dengan instruksi bapak Presiden, para direksi BUMN harus menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, dan mohon maaf tidak ada maksud apa-apa perintahnya jelas, yang tidak komit boleh dicopot,” tegas Erick Thohir.

Menurutnya, sangat penting sekali berkomitmen dalam mengimplementasikan instruksi Presiden terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan PDN. Jangan sampai ketika sudah dilakukan kontrak pembelian PDN, pembayarannya telat.

“Penting sekali kita punya komitmen bersama, tadi disampaikan Pak Sandi (Menparekraf) jangan hanya kontrak tapi juga bayarnya kadang-kadang nih bayarnya jadi problem Ya, saya suka mendapat pengaduan kontraknya ada barangnya sudah dikirim, bayarnya lama, hal-hal yang ini juga kita harus jaga,” ujarnya.

“Nah, karena itu saya tegaskan Saya minta Dengan hormat seluruh direksi BUMN yang memang sudah ditugaskan secara langsung,” tambahnya.

Apalagi Kementerian BUMN sudah melakukan transformasi dari awal, di mana tanggal 17 Agustus tahun 2020 bersama Menteri Koperasi dan UMKM meluncurkan PaDi UMKM untuk menindaklanjuti bahwa tender dibawah Rp 400 juta harus dipenuhi oleh UMKM.

Kata Erick, hingga kini sudah berjalan hampir 15.000 lebih UMKM tergabung dalam PaDi UMKM, dengan transaksi Rp 20 triliun.