227 Perusahaan Tak Terima Izin Usaha Pertambangannya Dicabut Pemerintah

Bahlil menegaskan, pihaknya melakukan pencabutan IUP ini tidak pandang bulu. Pihaknya tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapapun, bahkan terhadap teman-teman, sahabat, maupun saudara yang ada hubungan dengan Bahlil.

“Kami melakukan pencabutan IUP ini tidak pandang bulu,  ada teman-teman saya yang sebagian di grup mantan perusahaan saya. Itu dicabut juga, karena saya jujur saja tidak membaca nama perusahaan saya tidak mau ada konflik, saya hanya membaca diktum bunyi dari suratnya dan ditandatangani. Salah satu IUP sahabat saya tercabut kalau salah. Ini tidak ada perlakuan istimewa kepada siapapun,” tegasnya.

Adapun mekanisme penyampaian keberatan pelaku usaha atas pencabutan IUP:

1. Pelaku usaha mengajukan surat keberatan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

2. melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal akan mengirimkan surat undangan rapat klarifikasi SK Pencabutan IUP kepada pelaku usaha.

3. Pelaku usaha diminta untuk menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, maupun justifikasi terkait kegiatan usaha atas IUP yang telah dicabut.

Selain mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemerintah juga akan mencabut izin usaha di sektor kehutanan. Luasan izin usaha yang bakal dicabut mencapai lebih dari 3 juta hektare. 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pencabutan izin usaha di sektor kehutanan ini dilakukan karena lahan tidak digunakan sesuai dengan izin yang diajukan. 

Sejauh ini BKPM tengah berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk segera menertibkan izin-izin usaha tersebut.

"Karena kami menemukan di lapangan hanya memegang izin konvensi tetapi tidak membangun kebun, tidak membangun industri," katanya dalam konferensi pers, Jumat (7/1/2022).

Parahnya, izin usaha diberikan pemerintah kepada para pengusaha itu justru dipakai hanya untuk orang sewa jalan. Atau izinnya dikasih, kemudian digadaikan ke bank.

"Uangnya diambil kerjaannya tidak jalan.Tidak Bisa lagi kayak begini-begini," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan telah mencabut ribuan izin usaha pertambangan. Hal tersebut dilakukan hasil dari evaluasi secara menyeluruh terkait izin-izin pertambangan yang tidak dijalankan dengan baik serta tidak sesuai dengan peruntukan.

"Kita cabut. Pertama hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba kita cabut," kata Jokowi dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/1/2021).

Jokowi menjelaskan izin tersebut dicabut lantaran tidak pernah menyampaikan rencana kerja, kemudian izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan.

Hal tersebut menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.