Pantau Kesiapan Mudik di Bandara Soetta, Erick Tohir Wanti-Wanti Soal Layanan

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa program mudik gratis merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas pada masa lebaran.

"Kami mencarikan solusi mudik alternatif aman lainnya yang juga tepat waktu, salah satunya dengan kapal laut. Ini seperti keseimbangan untuk mengurangi beban jalur darat," katanya seusai menyaksikan pemberangkatan mudik gratis sepeda motor PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Selasa.

Erick menyampaikan, pemerintah berupaya menyelenggarakan kegiatan mudik setelah dua tahun dihentikan akibat pandemi COVID-19.

Kata dia, pemerintah juga mengerti kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi, sehingga diputuskan untuk menggelar mudik gratis.

Selain mudik gratis menggunakan kapal laut, pemerintah juga menggelar mudik gratis menggunakan bus, truk, dan kereta api.

"Kami semua bekerja sama, di sini ada Kementerian BUMN, Kemenhub, Pelni, hingga Pelindo, Kepolisian dan lain-lain saling membantu memberikan layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Erick menambahkan, demi menciptakan rasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan, para pemudik diimbau untuk saling menghormati sesama pengguna jalan.

"Harus saling menghargai. Kadang-kadang mudik itu bikin lelah, terus jadinya emosional. Ayo kita mudik saling rukun, aman, nyaman, dan sehat," pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tak segan-segan akan mencopot Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri (PDN).

Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam Afirmasi Pembelian & Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin (25/4/2022).

“Kita harus pastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan baik, inflasi kita harus kita tekan. Karena itu saya meminta dan memastikan apalagi sesuai dengan instruksi bapak Presiden, para direksi BUMN harus menjalankan ini dengan sebaik-baiknya, dan mohon maaf tidak ada maksud apa-apa perintahnya jelas, yang tidak komit boleh dicopot,” tegas Erick Thohir.

Menurutnya, sangat penting sekali berkomitmen dalam mengimplementasikan instruksi Presiden terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan PDN. Jangan sampai ketika sudah dilakukan kontrak pembelian PDN, pembayarannya telat.

“Penting sekali kita punya komitmen bersama, tadi disampaikan Pak Sandi (Menparekraf) jangan hanya kontrak tapi juga bayarnya kadang-kadang nih bayarnya jadi problem Ya, saya suka mendapat pengaduan kontraknya ada barangnya sudah dikirim, bayarnya lama, hal-hal yang ini juga kita harus jaga,” ujarnya.

“Nah, karena itu saya tegaskan Saya minta Dengan hormat seluruh direksi BUMN yang memang sudah ditugaskan secara langsung,” tambahnya.

Apalagi Kementerian BUMN sudah melakukan transformasi dari awal, di mana tanggal 17 Agustus tahun 2020 bersama Menteri Koperasi dan UMKM meluncurkan PaDi UMKM untuk menindaklanjuti bahwa tender dibawah Rp 400 juta harus dipenuhi oleh UMKM.

Kata Erick, hingga kini sudah berjalan hampir 15.000 lebih UMKM tergabung dalam PaDi UMKM, dengan transaksi Rp 20 triliun.

“Karena ini sudah berjalan apalagi sekarang ada kebijakan dari bapak Presiden, ini adalah sesuatu hal yang benar-benar diperlukan pada hari ini, ketika ekonomi dunia sedang gonjang-ganjing,” ujarnya.