Realisasi Program Sejuta Rumah di Kuartal I-2022 Capai 159.372 Unit

Pembangunan rumah untuk MBR dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 2.169 unit, kementerian lain 24 unit, pemerintah daerah (pemda) 297 unit, pengembang 58.184 unit, CSR perumahan 10 unit, dan masyarakat 56.848 unit.

Sedangkan pembangunan rumah untuk non-MBR dilaksanakan oleh pengembang sebanyak 23.482 unit dan masyarakat 18.358 unit.

"Kami berharap dengan PSR ini masyarakat juga bisa menikmati hari raya Idul Fitri di rumah yang layak huni. Kami juga akan terus berupaya meningkatkan pembangunan perumahan agar masyarakat menjadi lebih sejahtera dan memiliki hunian yang layak," pungkas Iwan.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan 309.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 2022 setelah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bergabung dengan BP Tapera.

Target ini kemudian bertambah 26.000 atas permintaan Kementerian Keuangan.

"BP Tapera memiliki target 309.000 rumah. Kemarin ada surat dari Kementerian Keuangan bertambah 26.000," ujar Deputi Komisioner bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro, Jakarta, Selasa (22/2).

Eko mengatakan, target 309.000 rumah sebelumnya terdiri dari target 109.000 unit rumah yang berasal dari BP Tapera, sedangkan target 200.000 unit rumah lainnya berasal dari dana FLPP. BP Tapera mengelola dua jenis dana, yaitu tabungan perumahan rakyat, dan investasi pemerintah.

"Dalam mengelola FLPP, BP Tapera bertindak sebagai Operator Investasi pemerintah," katanya.

Eko melanjutkan, BP Tapera sebenarnya ditujukan untuk MBR, termasuk juga milenial yang jumlahnya besar ini jadi pekerjaan rumah bersama.

Namun untuk tahap pertama, nantinya akan ditujukan untuk PNS. Di mana, sebanyak 20 persen PNS di Indonesia belum memiliki rumah.

"Difokuskan untuk PNS, yang kita tahu sama sama 20 persen belum punya rumah. Pengalaman BTN memberikan mindset satu satunya penyalur terbesar di Indonesia. Beberapa program unggulan menjadi penawaran terbaik bagi masyarakat," katanya.

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, maka pada tahun ini pengelolaan FLPP yang sebelumnya dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dialihkan ke BP Tapera.