Realisasi Investasi Capai Rp 282,4 Triliun di Kuartal I 2022

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengubah target realisasi investasi tahun 2023 dari Rp 1.099,8 triliun menjadi Rp 1.400 triliun.

“Dalam RPJM kita untuk 2023 itu (target investasi) Rp 1.099,8 triliun, tapi apa yang terjadi di tahun 2022 saja Bappenas dan Presiden memerintahkan kami harus mencapai target R 1.200 triliun. Bahkan untuk tahun 2023 Bappenas memberikan targetnya sekitar Rp 1.400 triliun,” kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Menurut Bahlil, pihaknya benar-benar dipacu untuk mendorong investasi dan tidak lagi menjadikan RPJM sebagai landasan acuan. Untuk mencapai target tersebut, di Kementerian investasi sudah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Dengan pola, kita kalau investasinya diatas Rp 1 triliun kita memutuskan seluruh perizinannya Pemerintah yang handle yang mengacu pada hilirisasi. Karena kalau kita meminta kepada teman-teman dunia usaha mengurus izin, tahulah kelakuan kita dalam birokrasi ini, hanya Tuhan, kita yang tahu izin orang keluar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut penyebab realisasi investasi Indonesia tidak cepat keluar, karena Indonesia belum konsisten. Misalnya, apa yang telah diputuskan Menteri turunan ke Dirjennya tidak sama, begitupun seterusnya ketika diputuskan oleh Dirjen, maka turunan ke eselon 2 menjadi beda lagi.

“Apalagi tanpa eselon. Ini sebenarnya kalau mampu kita luruskan baik, saya pikir percepatan itu bisa kita lakukan,” ucapnya.

Model perizinan sekarang sudah berbasis Online Single Submission (OSS) dan sudah ada 18 Kementerian Lembaga yang terfokus di Kementerian Investasi. Namun, untuk urusan notifikasi teknisnya tetap masih ada pada Kementerian investasi.

“Kadang-kadang ini menjadi persoalan, memang UU Ciptakerja ini dari UU mata air menjadi air mata, yang dulunya banyak meja dilalui sekarang tidak dilalui, bahkan Menteri tidak Penting lagi. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kolektif kita semua,” ungkap Bahlil.