Pengembangan Tahap 2 WK Rokan Direstui, Negara Bakal Kantongi Rp 29 Triliun

Proses alih kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan di Provinsi Riau dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah mencapai 99,5 persen.

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan persetujuan Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL) Sumatra Light Oil Tahap-2 Wilayah Kerja (WK) Rokan yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, dengan disetujuinya OPL tersebut, diperkirakan akan diperoleh tambahan cadangan migas sebesar 90,7 juta barel minyak dengan puncak produksi sekitar 40 ribu barel minyak per hari (bph) di WK Rokan.

“SKK Migas terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan WK Rokan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa WK Rokan masih menjadi tulang punggung produksi minyak nasional dengan rata-rata produksi sebesar 160 ribu BOPD saat ini. Kami berharap, dengan disetujuinya OPL Tahap ke 2 maka PHR dapat mencapai target produksinya di tahun ini sebesar 180 ribu BOPD,” kata Dwi, pada Kamis (28/4/2022).

Adapun ruang lingkup dari OPL Tahap-2 yang disetujui SKK Migas meliputi, antara lain, pengeboran 821 sumur dan pemutakhiran fasilitas produksi untuk mengelola tambahan minyak tersebut.

Dwi menambahkan, total investasi yang akan digelontorkan dalam OPL Tahap-2 adalah sekitar Rp. 35 triliun dengan estimasi gross revenue sebesar Rp. 78 triliun dengan perkiraan pendapatan negara sekitar Rp 29 triliun.

“Tentunya kami berterima kasih kepada Pertamina melalui PHR yang telah merealisasikan komitmen mereka untuk tetap berinvestasi di WK Rokan. Selain berupaya untuk dapat memenuhi target produksi nasional, investasi ini diharapkan juga mampu memberikan multiplier effect kepada masyarakat di Provinsi Riau” lanjut Dwi.

Dampak berganda yang diharapkan adalah terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa bagi para pengusaha lokal, terbukanya kesempatan untuk lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja lokal, dan adanya program tanggung jawab sosial dari KKKS.

“Industri hulu migas tidak hanya memberikan dampak positif yang bersifat teknis, tetapi juga non-teknis utamanya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi,” tutur Dwi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Jokowi resmi meninjuk Dwi Soetjipto menjadi kepala SKK Migas.

2 dari 3 halaman

Bangun PLTS 25 MW, WK Rokan Bisa Hemat Rp 71,8 Miliar

Pasokan Listrik WK Rokan Paska Alih Kelola Dipastikan Aman

Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan mitra kerjasamanya Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) akan memulai serangkaian proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna mendukung pengurangan emisi karbon dan mendukung target pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

PLTS ini secara keseluruhan akan menempati lahan seluas 28,16 hektar yang berada di tiga lokasi yaitu Rumbai, Duri dan Dumai Camp dan diharapkan mampu menghasilkan 25 Mega Watt untuk mendukung kegiatan operasi di WK Rokan.

Pembangunan PLTS ini ditandai dengan acara groundbreaking dihadiri oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina (Persero) Mulyono, Komisaris Pertamina NRE David Bingei, CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro, Direktur Utama PT PHR Jaffee A. Suardin, Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Fadli Rahman, Direktur Proyek dan Operasi Pertamina NRE Norman Ginting dan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus (22/04).

“Proyek PLTS ini merupakan role model dan salah satu yang terbesar di Indonesia. PLTS yang diharapkan akan menghasilkan 25 MW ini merupakan bagian dari rencana Pertamina untuk mencapai 200 MW. Melalui pembangunan PLTS ini, WK Rokan memperoleh efisiensi sebesar USD 5 juta (setara Rp 71,8 miliar, kurs 14.361 per dolar AS) ,” kata Mulyono, Jumat (22/4/2022).

Direktur Utama PT PHR Jaffee A mengungkapkan, tenaga Surya sebagai salah satu energi baru terbarukan bukan sekedar tren global yang diadopsi di Indonesia. Transisi energi hijau yang berkelanjutan merupakan prioritas negara.

“PHR dalam hal ini turut berpartisipasi dalam mendukung target pemerintah melalui Grand Strategi Energi Nasional untuk mempercepat transisi energi dan target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 serta mencapai net-zero emissions di tahun 2060 dengan jangka menengah 29 persen-41 persen di tahun 2030," kata dia.

CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro menuturkan, kerjasama strategis ini merupakan bentuk komitmen Pertamina Group untuk memulai transisi energi dari halaman sendiri dan berkontribusi terhadap program pemerintah. PLTS WK Rokan ini akan menjadi salah satu showcase energi bersih Pertamina di gelaran G20.

"Pertamina NRE akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan,” ucap Dannif.

3 dari 3 halaman

Nota Kesepahaman

Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Pertamina NRE menandatangani nota kesepahaman pada tanggal 15 November 2021 untuk rencana penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk wilayah kerja Rokan Pertamina, dimana Pertamina NRE dan PHR telah berkolaborasi bersama untuk melaksanakan studi kelayakan proyek tahap pertama yang terbukti tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan PHR.

Proyek ini juga akan mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait TKDN.

Indonesia memiliki keunggulan berupa lokasi geografis yang sangat berpotensi untuk energi surya. Panel surya dengan teknologi fotovoltaik akan dipasang menggunakan dua metode yaitu yang terpasang di tanah (ground-mounted) dan yang berada di atap bangunan (rooftop). Energi surya yang ditangkap kemudian dikonversikan melalui inverter sehingga energi listrik tersebut selanjutnya digunakan di WK Rokan.

Melalui PLTS ini, dampak yang diharapkan tidak hanya mengurangi emisi karbon sebanyak 23.000 ton per tahun, namun juga adanya pengurangan pemakaian fuel gas sebesar 352 MMSCF per tahun serta penghematan biaya operasi sebesar 4.3 juta US$ per tahun. Selain itu, PLTS juga membantu mengurangi pemanasan global yang dapat mengakibatkan perubahan iklim.

Sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina, PHR terus berpegang teguh pada komitmen untuk mengimplementasikan aspek environment, social and governance (ESG) dalam pengelolaan bisnisnya. Pertamina mengambil peran besar di presidensi G20 Indonesia dimana Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduduki jabatan sebagai Chair of Task Force Energy, Sustainability, and Climate (ESC) dari Business 20 (B20), yaitu ruang dialog bisnis internasional yang menjadi bagian dari agenda penting G20.