Kemnaker: 794 Perusahaan Dilaporkan Tak Bayar THR ke Karyawan

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai, semakin banyaknya laporan tentang THR, baik berupa konsultasi maupun laporan, merupakan bukti bahwa THR tetap menjadi masalah tahunan bagi semua pihak yaitu pekerja dan manajemen.

Seharusnya THR tidak menjadi masalah, karena pemberian Tunjangan Hari Raya sudah lama dilakukan dan menjadi budaya, serta diatur dalam hukum positif kita.

“Menurut saya, bila sekadar konsultasi mengapa tidak selesai pada saat konsultasi, sehingga dari 2.230 laporan konsultasi bisa diselesaikan langsung. Kan hanya konsultasi. Kalau dikatakan yang sudah diselesaikan 1.779 konsultasi, bagaimana dengan sisanya dan kenapa membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya?,” kata Timboel, Jumat (29/4/2022).

Timboel kira, konsultasi yang disampaikan oleh pelapor tersebut adalah persoalan THR yang muncul di perusahaan, bukan murni sekadar konsultasi. Atas konsultasi ini, dia mendorong Pengawas Ketenagakerjaan di Kemenaker dan Disnaker proaktif meresponnya dan menanyakan tindak lanjut pembayaran THR 2022 di perusahaan tersebut.

Demikian juga dengan 1.828 laporan pengaduan, dinyatakan oleh Kemnaker, dari 1.828 laporan pengaduan yang masuk, pihaknya telah menindaklanjuti 2 laporan. Dua laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.

“Saya nilai, dari tindak lanjut hanya 2 laporan, respon yang dilakukan Kemenaker dan Disnaker sangat rendah dan terlalu kaku, tidak berusaha untuk memastikan laporan tersebut bisa ditindaklanjuti walaupun belum memasuki tenggat waktu H-7,” ujarnya.

Kembali respon klasik Kemnaker disampaikan yaitu “mengkampanyekan” tindaklanjut dengan memberikan nota pemeriksaan 1 dan 2, lalu mengenakan denda dan sanksi administratif.

“Apakah pelapor yaitu pekerja terus diinformasikan tentang tahapan-tahapan sanksi yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan di Kemenaker dan Disnaker? Apakah Pengawas Ketenagakerjaan akan memberikan bukti Nota Pemeriksaan tersebut kepada pekerja sebagai bukti bahwa Nota Pemeriksaan sudah diberikan kepada perusahaan yang melanggar THR?,” tanya Timboel.

Dia pun mempertanyakan bagaimana dengan sanksi denda dan tindak lanjut sanksi administratif yang akan dilakukan Lembaga pelayanan public? Apakah Pengawas Ketenagakerjaan akan terus berkomunikasi dengan pekerja sebagai pelapor, atau laporan tersebut tidak ditindaklanjuti lagi sehingga pekerja membawa pelanggaran THR ini sebagai perselisihan Hak ke Pengadilan Hubungan Industrial sampai Mahkamah Agung?

“Saya kira perlu sekali adanya keterbukaan pihak pengawas ketenagakerjaan dalam menindaklanjuti seluruh laporan, termasuk sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum positif,” ujarnya.

Dia berharap pengawas Ketenagakerjaan lebih proaktif dan terus berkomunikasi dengan para pekerja yang melaporkan pelanggaran THR, serta transparan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan serta mau memberikan bukti Nota Pemeriksaan, sanksi denda, serta permintaan pemberian Sanksi administratif kepada Lembaga yang melakukan layanan publik.

Timboel mengusulkan, agar data-data laporan tahun ini atau tahun sebelumnya akan di record dan dijadikan data untuk meningkatkan peran pengawas ketenagakerjaan untuk meminimalisir pelanggaran THR untuk tahun-tahun berikutnya.

“Saya berharap ada lembaga eksternal yang bisa mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan di tingkat Kemenaker dan disnaker terkait THR ini, dan kasus-kasus lainnya. Saya berharap Pemerintah serius membentuk Lembaga independen yang benar-benar bisa mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan,” pungkasnya.