BTN Salurkan KPR Nonsubsidi Rp 83 Triliun Sepanjang 2021

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer Bank BTN, Hirwandi Gafar menjelaskan, terdapat 22 developer top yang telah sepakat untuk ikut serta dalam Billionaire Developer Special Privilege Program di tahun ini. Mereka merupakan property developer dengan realisasi KPR Non-Subsidi terbaik selama tahun 2021. 

“Billionaire Developer Special Privilege Program 2022 menawarkan bebagai fitur menarik, antara lain suku bunga mulai dari 2,22 persen fixed selama 1 tahun serta bebas biaya provisi, administrasi, dan appraisal. Program ini berlaku untuk akad kredit hingga 31 Juli 2022,” papar Hirwandi. 

Adapun ke-22 top developer tersebut mencakup Gred Group, Duta Putra Land, Citra Swarna Group, Bersatu Sukses Group, Kalindo Group, Lentera Sinergi Utama, Alana Group, Mahkota Group, Kesuma Agung Selaras, Gan Property Group, dan MAS Group. Kemudian, PT Hikmah Alam Sentosa, Karya Makmur, Alamindo Trulynusa, Widia Persada, ISPI Group, Arya Lingga Manik, Fast Manajemen Properti, Budi Mustika, Jade Development Group, Perum Perumnas dan Adhi Commuter Properti.

Hirwandi menambahkan, selain program spesial, Bank BTN juga memberikan manfaat dalam bentuk kebijakan kredit konsumer yang diberikan berdasarkan segmentasi Developer. Mereka selama ini telah berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan KPR non-subsidi Bank BTN.

“Untuk itu, kami berkewajiban mempermudah para pengembang yang punya track record baik tersebut. Dengan pelaksanaan kegiatan hari ini serta diresmikannya Program Kerjasama serta Pemberian Manfaat berdasarkan Segmentasi Developer, Bank BTN kembali memberikan support penuh kepada Mitra Developer. BTN REBORN,” tegasnya.

Adapun implementasi program dan kebijakan tersebut akan dimonitor langsung oleh Iriska Dewayani selaku Senior Vice President Non Subsidized Mortgage and Personal Lending Division.

“Ini kami lakukan agar program dapat terlaksana dengan baik dan memberikan layanan yang prima kepada top 22 mitra developer tersebut,” pungkas Hirwandi.   

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjalin sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia.

Dengan kerjasama ini Ombudsman RI berkomitmen memberikan dukungan serta koordinasi dengan Bank BTN dalam mempercepat langkah-langkah penyelesaian laporan masyarakat dan upaya pencegahan maladministrasi dalam pelayanan kepada publik.

Sinergi Bank BTN dengan Ombudsman RI merupakan bukti keseriusan Bank BTN dalam melaksanakan upaya upaya peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa perbankan yang dimiliki Bank BTN.

“Kami sepakat untuk terus bertukar informasi untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI baik di Pusat maupun Wilayah dan bersama-sama melakukan pencegahan maladministrasi dalam pelayanan kepada publik,” kata Haru, Rabu (27/4/2022).

Haru menilai Bank BTN perlu bekerja sama dengan Ombudsman RI untuk mengoptimalkan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kegiatan usaha Bank BTN yang mungkin mengakibatkan pelanggan merasa dirugikan.

Haru juga berharap Ombudsman dapat berbagi informasi ke seluruh perwakilan Bank BTN mengenai permasalahan yang ada, sehingga seluruh pegawai BTN dapat lebih fokus dan peka terhadap pelayanannya ke para pengguna jasa perbankan.

“Dengan begitu akan tercipta hubungan yang baik antara Bank BTN dengan para pengguna jasa layanan perbankan yang dimiliki Bank BTN akan meningkatkan kualitas bisnis Bank BTN,” katanya.

Ombudsman RI pada kesempatan yang samamemberikan pemaparan mengenai fungsi Ombudsman RI dan solusi yang bisa dilaksanakan Bank BTN untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa layanan perbankan yang dimiliki Bank BTN.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengapresiasi komitmen Bank BTN dalam memperbaiki dan memperluas kanal-kanal untuk melayani pengaduan dari nasabah, tidak hanya contact center, tapi juga lewat website, media sosial dan juga email.

Dengan sinergi ini, Yeka memastikan, Ombudsman RI akan melakukan koordinasi untuk mengaktualisasikan beragam solusi yang ditawarkan Ombudsman RI diantaranya Pemetaan Masalah Pengaduan Berulang dan Membangun Sistem Pengelolaan Terpadu untuk mewujudkan Sentra Pengelolaan Terpadu BTN dengan Ombudsman RI.