Pandemi Covid-19 Melandai, Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Pakai Masker

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, pandemi Covid-19 telah memberikan banyak pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya untuk kesiapan di sektor ekonomi maupun kesehatan.

Pembelajaran utama, ia menyebut pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah sadar, bahwa negara tetap harus bersiap guna menghadapi wabah virus lainnya ke depan.

"Lesson learn dari Covid-19, tiga kunci yang harus siap terutama untuk penyakit berbasis paru-paru adalah masker, social distancing, dan bagaimana men-deploy vaksin universal secepat-cepatnya," ujar Menko Airlangga dalam Green Economy Indonesia Summit 2022, Rabu (11/5/2022).

Menurut dia, kehadiran wabah Covid-19 membuat produksi vaksin untuk masyarakat bisa dipercepat hingga lima kali lipat menjadi hanya 1 tahun saja.

"Sejarah sudah membuktikan, dengan covid time to market vaksin dari penelitian sampai diproduksi siklusnya bisa dipotong jadi 1 tahun, dimana secara normal sebelumnya memakan waktu setengah dekade atau 5 tahun," tuturnya.

Bahasan tersebut juga turut jadi agenda dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, yakni soal kesiapan pendanaan. Untuk kesiapan di sektor kesehatan itu, berbagai negara harus menyiapkan pool of funds secara global.

Obrolan soal kesiapan pendanaan ini pun jadi agenda yang disiapkan dalam G20 untuk working group finance dan kesehatan.

"Itu siap untuk men-deploy research dan teknologi, terutama untuk menyiapkan vaksin ke seluruh dunia," kata Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional baru 15,4 persen. Artinya anggaran yang terserap baru R70p 70,37 triliun dari pagu anggaran Rp 455,62 triliun.

"Penggunaan dana PEN telah terserap 15,4 persen atau Rp 70,37 triliun," kata Airlangga di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/5).

Dia membeberkan, penyerapan dari sektor kesehatan baru mencapai 9,7 persen atau sekitar Rp 11,87 triliun. Penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk membayar insentif tenaga kesehatan, klaim biaya perawatan pasien Covid-19, perpanjangan jaminan kesehatan dan dana desa.

Dari pos anggaran perlindungan sosial masyarakat telah terserap 32 persen atau senilai Rp 49,27 triliun. Dana tersebut digunakan untuk sejumlah program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, Bansos untuk PKL, Pemilik Warung dan Nelayan, dan program Kartu Prakerja.

"Perlindungan masyarakat ini Rp 49,27 triliun atau 32 persen," kata dia.

Sementara itu, penyerapan dari pos anggaran penguatan pemulihan ekonomi Rp 9,22 triliun atau baru 5,2 persen. Dana tersebut digunakan untuk mendukung sektor pariwisata, dukungan kepada UMKM dan untuk perpajakan.

Dia menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk memperhatikan dua hal, yakni terkait perkembangan sektor energi dan pangan.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia ini meminta dibentuk satgas yang memantau penyakit yang tumbuh pada hewan agar tidak bertransmisi dan mengganggu stabilitas.

"Presiden meminta dibentuknya Satgas untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan yaitu kutu mulut, ini betul-betul harus diawasi," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com 

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2022 hingga 18 April 2022 sebesar Rp 52,66 triliun atau 11,6 persen dari alokasi total sebesar Rp 455,62 triliun.

Hal ini disampaikan  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Update Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/4/2022).

“Terkait dengan program daripada PEN ini kita melihat bahwa dari segi program PEN ini realisasi sudah 11,6 persen atau Rp 52,66 triliun,” kata Menko Airlangga.

Dia menjelaskan, kinerja PC-PEN tahun ini didorong oleh klaster perlindungan masyarakat, penanganan bidang kesehatan terutama untuk percepatan vaksinasi serta penguatan pemulihan ekonomi di daerah masing-masing.

Untuk rinciannya, realisasi kluster penanganan kesehatan mencapai Rp 2,5 triliun, capaian ini terutama untuk insentif perpajakan atas vaksin dan alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.

Realisasi kluster perlindungan masyarakat mencapai Rp 45 triliun atau 29 persen dari pagu anggaran, khususnya untuk program PKH, kartu Sembako, kartu Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Tunai PKLWN.